Kasus Siswi SMP Anak Ketua MUI Dinikahkan Paksa hingga Temannya Unjuk Rasa, Pihak Sekolah Minta Pemda Bentuk Tim Investigasi

AMBON, KOMPAS.com - Kepala SMP Negeri 1 Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Maluku, Noho Lesilawang meminta pemerintah daerah setempat untuk segera membentuk tim investigasi guna menyelidiki kasus pernikahan dini yang menipa seorang siswi di sekolah tersebut.

Seorang siswi SMP Negeri 1 Namrole,  NK yang baru berusia 15 tahun dinikahkan oleh orangtuanya dengan seorang ustaz asal Tangerang, Banten di Labuang, Buru Selatan dua pekan lalu.

Baca juga: Anak Ketua MUI yang Dinikahkan dengan Tokoh Agama Ternyata Siswi SMP Berprestasi, Kini Tak Lagi Sekolah karena Malu

Pernikahan itu pun memicu kontroversi hingga akhirnya para siswa dan guru menggelar aksi unjuk rasa di kantor wilayah Kementerian Agama Buru Selatan dan di Kantor DPRD setempat.

“Kami mendesak kepada pemerintah daerah agar membentuk tim investigasi untuk memperoleh Fakta-Fakta pelanggaran hukum yang bertentangan dengan undang-undang,” kata Noho kepada Kompas.com, Sabtu (9/10/2021).

Baca juga: Ketua MUI Buru Selatan Nikahkan Anaknya yang Masih SMP dengan Tokoh Agama, Sebut Dapat Petunjuk dari Mimpi

Pihaknya juga meminta kepada Kanwil Kementrian Agama Kabupaten Buru Selatan agar memanggil dan memberikan sanksi kepada pegawai dan ASN yang terlibat dalam pernikahan tersebut.

Untuk diketahui, dalam pernikahan itu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) ikut menghadiri pernikahan dan memberikan khutbah nikah.

Baca juga: Siswi SMP di Buru Selatan Dinikahkan dengan Tokoh Agama, Guru dan Temannya Unjuk Rasa

“Kami berharap kepada kementrian agama Kabupaten Buru selatan agar dapat memangil dan menegur serta memberi sangsi pelanggaran disiplin pegawai, kepada ASN siapapun yang terlibat dalam Praktek Perkawinan anak di bawah umur,” katanya

Pihak sekolah juga meminta agar kanwil Kemenag Buru Selatan dapat memfasilitasi dan membantu pihak sekolah untuk membawa masalah tersebut ke pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ( P2TP2A) Buru Selatan.

“Agar segera menindaklanjuti surat pengaduan kami para guru dan siswa-siswi pada tanggal 1 Oktober tahun 2021,” ujarnya.

Baca juga: Pernikahan Siswi SMP di Buru Selatan dengan Tokoh Agama Menuai Protes, Ini Faktanya