Gubernur Sumbar Tidak Mau Ditanya Wartawan soal Surat Minta Sumbangan

PADANG, KOMPAS.com - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menolak berbicara perihal surat minta sumbangan yang bertanda tangan gubernur.

Awalnya, awak media berencana meminta klarifikasi langsung kepada Mahyeldi mengenai surat permintaan sumbangan kepada sejumlah instansi yang disertai tanda tangan gubernur Sumbar.

Saat istirahat paripurna DPRD Sumbar pada Selasa (31/8/2021), seorang ajudan Mahyeldi melarang wartawan bertanya soal surat minta sumbangan dan mobil dinas baru yang sempat menjadi polemik.

Baca juga: Pengakuan Sekda soal Surat Minta Sumbangan Bertanda Tangan Gubernur Sumbar

"Kawan-kawan, kalau pertanyaan mobil sama surat, saya cut. Bapak (Mahyeldi) tidak mau itu. Saya langsung saja," kata seorang ajudan di hadapan sejumlah wartawan, Selasa.

Akibat pernyataan dari ajudan Gubernur itu, sejumlah wartawan akhirnya mengurungkan niatnya untuk bertanya soal surat minta sumbangan bertanda tangan gubernur tersebut.

Padahal, surat minta sumbangan yang bertanda tangan Gubernur Sumbar Mahyeldi tersebut saat ini sedang menjadi polemik.

Mahyeldi belum memberikan klarifikasi soal keaslian tanda tangan yang tertera di surat yang dikeluarkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar tersebut.

Baca juga: Sumbangan Bertanda Tangan Gubernur Sumbar Diduga Ada Penyalahgunaan Wewenang, Anggota DPRD Usulkan Hak Angket

Saat ini, kasus tersebut ditangani Polresta Padang.

Untuk kasus dugaan penipuan, polisi menyebutkan bahwa dugaan itu tidak terbukti.

"Jadi kasusnya asalnya penipuan, laporan penipuan. Tapi, penipuan tidak terbukti. Ada pelapor yang melapor ke Polresta, kasusnya penipuan. Setelah dicek, bukan penipuan,” kata Kapolresta Padang Kombes Imran Amir kepada wartawan, Senin (30/8/2021).