Gubernur Sumbar Tidak Mau Ditanya Wartawan soal Surat Minta Sumbangan

Awalnya, awak media berencana meminta klarifikasi langsung kepada Mahyeldi mengenai surat permintaan sumbangan kepada sejumlah instansi yang disertai tanda tangan gubernur Sumbar.

Saat istirahat paripurna DPRD Sumbar pada Selasa (31/8/2021), seorang ajudan Mahyeldi melarang wartawan bertanya soal surat minta sumbangan dan mobil dinas baru yang sempat menjadi polemik.

"Kawan-kawan, kalau pertanyaan mobil sama surat, saya cut. Bapak (Mahyeldi) tidak mau itu. Saya langsung saja," kata seorang ajudan di hadapan sejumlah wartawan, Selasa.

Akibat pernyataan dari ajudan Gubernur itu, sejumlah wartawan akhirnya mengurungkan niatnya untuk bertanya soal surat minta sumbangan bertanda tangan gubernur tersebut.

Padahal, surat minta sumbangan yang bertanda tangan Gubernur Sumbar Mahyeldi tersebut saat ini sedang menjadi polemik.

Mahyeldi belum memberikan klarifikasi soal keaslian tanda tangan yang tertera di surat yang dikeluarkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar tersebut.

Saat ini, kasus tersebut ditangani Polresta Padang.

Untuk kasus dugaan penipuan, polisi menyebutkan bahwa dugaan itu tidak terbukti.

"Jadi kasusnya asalnya penipuan, laporan penipuan. Tapi, penipuan tidak terbukti. Ada pelapor yang melapor ke Polresta, kasusnya penipuan. Setelah dicek, bukan penipuan,” kata Kapolresta Padang Kombes Imran Amir kepada wartawan, Senin (30/8/2021).

Imran menyebutkan, kendati kasus penipuan tidak terbukti, pihaknya masih melanjutkan soal dugaan kasus korupsi.

"Nanti kita lihat hasil pemeriksaan dan keterangan di lapangan," kata Imran.

Kasus itu berawal dari penangkapan yang dilakukan polisi terhadap lima orang warga asal luar Sumbar yang meminta uang kepada sejumlah pengusaha, pihak kampus, dan instansi lainnya.

Mereka meminta sumbangan dengan modus butuh uang untuk membuat buku profil Provinsi Sumatera Barat.

Saat meminta sumbangan, mereka dibekali surat dari Gubernur Sumbar Mahyeldi agar dibantu.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang Kompol Rico Fernanda mengatakan, kelima orang yang ditangkap mengaku mendapat persetujuan dari Bappeda dan Gubernur Sumbar Mahyeldi.