Ahli UGM Sebut Kebijakan Pemerintah Tangani Covid-19 Harus Adaptif, Masih Lemah pada Mitigasi dan Antisipasi

YOGYAKARTA,KOMPAS.com - Pemerintah terus berupaya untuk menangani pandemi Covid-19.

Berbagai kebijakan diterapkan dalam rangka menurunkan jumlah kasus positif dan mengendalikan penyebaran Covid-19.

Dekan Fakultas Ilmu Sipil dan Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) Wawan Mas'udi mengatakan, kondisi pandemi Covid-19 bersifat uncertain (ketidakpastian).

Sehingga kebijakan pemerintah mau tidak mau harus bersifat lincah dan adaptif dengan berbagai keadaan yang sedang berlangsung.

"Sehingga memang sangat mungkin bentuk kebijakan itu kemudian seolah-olah berubah-ubah dari waktu ke waktu," ujar Dekan Fakultas Ilmu Sipil dan Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) Wawan Mas'udi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (19/08/2021).

Baca juga: Aksi Wali Kota Muda Bobby Nasution Perangi Covid-19 di Medan, Diwarnai Pencopotan Kadinkes

Statistik dan data

SHUTTERSTOCK Ilustrasi data

Wawan Mas'udi menyampaikan, apa pun kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus atas dasar pertimbangan data.

Pertimbangan data statistik, data situasi kesehatan mutlak menjadi ukuran yang paling pokok.

Karenanya, pemerintah perlu meminimalkan pertimbangan-pertimbangan politik dalam setiap kebijakannya untuk menangani pandemi Covid-19.

"Kalau dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19, saya kira kebijakan-kebijakan yang terkait dengan support sosial sistem, jaring pengaman ekonomi, itu saya kira pilihan yang mau tidak mau harus dilakukan ya, di situasi sekarang. Karena memang berat bagi sebagian besar masyarakat," tandasnya.

Wawan Mas'udi berpendapat, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) merupakan kebijakan yang tepat, terlepas dari segala kekuranganya.

Kebijakan ini, mencoba untuk menyeimbangkan antara kemampuan menaikan kapasitas pelayanan kesehatan dengan upaya untuk memastikan agar roda ekonomi masyarakat tetap berjalan.

"Jadi kenapa PPKM ini kelihatanya saat ini cukup efektif karena itu karena dia berhasil untuk mengombinasikan antara ukuran-ukuran menaikan kapasitas pelayanan kesehatan dengan soal pertahanan ekonomi," ungkapnya.

Baca juga: Jurus Gibran Lawan Covid-19 di Solo, Naikkan Anggaran Darurat 1.000 Persen hingga Rencana Potong Tunjangan PNS

Prioritaskan kesehatan

SHUTTERSTOCK Ilustrasi pandemi Virus Corona awal yang menyebabkan Covid-19 yang pertama kali terdeteksi di Wuhan, China. Data awal pandemi Covid-19 di Wuhan, China.

Ada dua sisi yang terdampak dalam kondisi pandemi saat ini, yakni kesehatan dan ekonomi.

Dari dua hal tersebut, harus ada yang menjadi skala prioritas untuk diselamatkan.

Menurutnya, dalam penanganan pandemi Covid-19 pemerintah perlu memprioritaskan terkait kesehatan.

Meskipun, pertumbuhan ekonomi juga tetap perlu diperhatikan.

Namun untuk saat ini perlu mengerem dahulu mengejar pertumbuhan ekonomi yang berlebihan.

"Kalau situasi kesehatanya parah jelas ekonomi tidak bisa berbuat apa-apa, tapi sebaliknya jika terlalu absolute ke kesehatan lockdown tidak boleh pergi ke mana-mana dan sebagainya kenyataanya masyarakat kita tidak akan sanggub bertahan, negara juga tidak sanggup. Pendulumnya itu mungkin perlu ada, tapi pendulumnya harus lebih kuat ke kesehatan dari pada ekonomi," urainya.

Baca juga: Cerita Bupati Muda Trenggalek Tangani Covid-19, Bikin Undian Hewan Ternak, Istri Ikut Blusukan Ingatkan Prokes