Mensos: Saya Minta Kepala Daerah Tidak Memolitisasi Bansos

SURABAYA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Juliari P Batubara meminta kepada semua kepala daerah agar tidak memolitisasi bantuan sosial (bansos).

Pada musim pilkada seperti sekarang, menurut dia, bansos dari pemerintah rawan dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

"Saya minta teman-teman kepala daerah tidak memolitisasi bantuan sosial," kata Juliari saat meluncurkan Bansos Program Keluaga Harapan (PKH) dan Bansos Program Sembako 2020 di Kantor Kecamatan Gayungan, Surabaya, Rabu (7/10/2020) sore.

Pihaknya mengaku sudah menegur beberapa daerah yang menghambat penyaluran bansos yang diduga untuk kepentingan tertentu.

Baca juga: Puji Penanganan Bansos di Surabaya, Mensos: Wali Kota Risma Itu Top 3 Terbaik

"Saya dapat laporan di sejumlah daerah yang berasnya sudah siap, transporternya sudah siap, tapi ada permintaan ditunda untuk alasan yang kurang pas," ujar dia.

Dia menyebutkan, bansos harus segera disalurkan jika barangnya sudah siap.

"Karena bansos ini sangat ditunggu oleh masyarakat penerima," terang dia.

Mensos berharap, bansos yang disalurkan bisa bermanfaat bagi masyarakat, apalagi masa pandemi Covid-19 yang belum usai hingga kini.

"Kami harapkan bermanfaat dan tentunya di tengah situasi pandemi seperti sekarang, mudah-mudahan bisa meringankan daripada masyarakat Surabaya," ujar dia.

Baca juga: Satpam Perumahan di Surabaya Tewas Ditusuk, Diduga Masalah Asmara

Direktur DNR Logistics selaku pihak transporter, Jerry Tengker, mengatakan, pihaknya menyalurkan bansos berupa beras dari Perum Bulog.

"Penyaluran bansos ini dilakukan menyeluruh di Jatim dengan total sebanyak 1,7 juta KPM, Kota Surabaya sendiri ada 114.000 KPM," ujar dia.