Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Respons Ancaman Jokowi, BNPB Kirim Heli Padamkan Karhutla Aceh Barat

Kompas.com - 08/08/2019, 07:05 WIB
Raja Umar,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

BANDA ACEH, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat mengirimkan satu unit helikopter untuk membantu pemadaman titik api di lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) gambut yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat yang terjadi sejak Juli 2019 lalu.  

“Kemarin kita sudah terima surat permohonan permintaan heli dari Bupati Aceh Barat untuk pemadaman titik api,” kata Letnan Jendral TNI Doni Monardo, Kepala BNPB Pusat, Rabu (7/8/2019).    

Doni menyebutkan, satu unit helikopter dari BNPB pusat hari ini sedang diberangkatkan menuju ke Kabupaten Aceh Barat dan akan Rabu sore.

Dengan helikopter itu akan dapat dilakukan metode pemadaman water bombing ke lokasi karhutla Aceh Barat.

“Kamis pagi langsung dioperasikan utuk melakukan pemadaman titik api,” kata Doni.

Doni merinci, total luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia saat ini telah mencapai 135.000  hektar lebih yang tersebar di 18 provinsi, termasuk di Aceh Barat. 

Baca juga: Aceh Barat Tetapkan Status Siaga Darurat Kabut Asap

Bedasarkan data satelit yang diterima dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, karhutla terluas berada di Nusa Tenggara Timur (NTT) yaitu sekitar 71.000 hektar, namun titik api kebakaran berupa padang ilalang yang tidak separah karhutla gambut. 

"Perbandingannya 100 meter persegi kebakaran di lahan gambut sama dengan ribuan hektar lahan biasa,” kata Doni.

Karhutla Riau

Karhutla gambut di Provinsi Riau sampai dengan 31 Mei 2019 luasan yang terbakar telah mencapai 27.000 hektar, namun data terakhir pada 31 Juli luas kebakaran bertambah 3.000 hektar. Sehingga total lahan gambut yang terbakar di Riau 30.000 hektar.

"Di sana terbukti ada upaya yang cukup bagus dilakukan oleh Satgas, Pemerintah, TNI, Polri untuk menekan laju kebakaran. Namun persoalannya di Riau gambut dengan kedalaman hingga 36 meter sehingga sangat sulit dipadamkan walau menggunakan helikopter,” ujarnya.

Baca juga: Karhutla di Aceh Barat Tidak Bisa Dipadamkan Petugas, Kini Titik Api Terus Meluas

Upaya yang harus dilakukan semua pihak saat ini adalah sama-sama melakukan pencegahan agar lahan tidak terbakar, karena mencegah jauh lebih baik dari pada melakukan upaya untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan.

"Tugas kita semua untuk merubah prilaku masyarakat agar tidak membakar, berbagai upaya sedang kita lakukan mengajak seluruh komponen masyarakat di berbagai daerah,” pungkasnya.

Ancaman Jokowi soal Karhutla

Presiden Jokowi saat memberi pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2019). KOMPAS.com/Ihsanuddin Presiden Jokowi saat memberi pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2019).
Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, aturan main yang diberlakukan pada 2015, yakni akan mencopot jajaran kepolisian dan TNI di daerah jika tidak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan, masih berlaku.

"Aturan main kita tetap masih sama. Saya ingatkan Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres. Aturan main yang saya sampaikan 2015 masih berlaku," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Tahun 2015 adalah puncak kebakaran yang paling parah. Saat itu, kabut asap dari kebakaran hutan tak hanya mencemari udara di dalam negeri, tetapi juga sampai ke negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura.

Baca juga: Jokowi Kembali Ancam Copot Pangdam dan Kapolda jika Tak Mampu Atasi Karhutla

 

Oleh karena itu, Jokowi membuat aturan mencopot pimpinan kepolisian dan TNI jika terjadi kebakaran hutan dan lahan di daerahnya. Ia memastikan, ancaman itu masih berlaku hingga saat ini.

"Saya telepon Panglima TNI, saya minta dicopot yang tidak bisa mengatasi. Saya telepon lagi Kapolri tiga atau empat hari yang lalu, copot kalau enggak bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan," kata dia.

Jokowi mengatakan, dibandingkan 2015, kondisi kebakaran hutan dan lahan pada tahun ini memang turun 81 persen. Tetapi, jika dibandingkan dengan 2018, kebakaran hutan dan lahan tahun ini mengalami kenaikan.

"Ini yang tidak boleh. Harusnya tiap tahun turun, turun, turun terus. Menghilangkan total memang sulit, tetapi harus tekan turun," kata dia.

Baca juga: Kisah Doker Rizki, Periksa Kesehatan Petugas Pemadam Karhutla di Tengah Kepungan Asap

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com