KPU NTB Sebut Rusuh di Lombok Tengah Masalah Internal Partai

MATARAM, KOMPAS.com - Kerusuhan yang terjadi di eks gedung DPRD Lombok Tengah, yang menJadi lokasi pleno rekapitulasi perhitungan suara KPU Lombok Tengah, Rabu malam (8/5/2019).

Dinilai karena masalah internal partai dan calon legislatif yang merasa dicurangi.

Hal itu disampaikan Ketua KPU NTB, Suhardi Soud di sela-sela rapat pleno rekapitulasi KPU tingkat Provinsi NTB, Kamis (9/5/2019).

Menurut Suhardi, apa pun yang terjadi pleno di Lombok Tengah harus tetap berjalan sesuai jadwal.

"Bahwa keributaan di Lombok Tengah, kami katakan proses rekap harus tetap berjalan, kita harus memberi kepastiaan terhadap hasil pemilu," uajrnya.

Baca juga: Rapat Pleno KPU Lombok Tengah Ricuh, Massa Lempar Bom Molotov

Dikatakannya bahwa pemicu keributan di Lombok Tengah, hanya karena masalah internal calon legislatif partai politik tertentu.

"Jadi intinya begini, KPU itu harus memberikan kepastian hasil pemilu, soal adanya demo adalah hal biasa, ada yang puas ada yang tidak puas, yang penting adalah kepastian hasil pemilu," katanya.

Namun Soud belum bisa memastikan apakah keributan di Lombok Tengah, karena ketidakpuasan caleg dari partai Golkar, yang merasa dicurangi di daerah pemilihannya (Dapil) di Kecamatan Pujut dan Kecamatan Praya Timur.

"Soal caleg dari partai mana, saya belum dapat laporan jelasnya," katanya singkat.

Baca juga: Pleno KPU NTB Memanas, Bawaslu Usul Audit Logistik

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Baswaslu) NTB, Muhammad Khuwailid mengataakan bahwa masalah sebenarnya yang memicu kerusuhan di Lombok Tengah adalah lantaran sesama caleg saling mencurigai.

"Masalah ini kan sudah lama terjadi, setiap pemilu pasti dua kecamatan ini yang berkonflik, warga dari Kecamatan Pujut merasa memiliki andil karena penyumbang suara terbanyak, namun caleg yang berhasil justru dari Kecamatan Praya Timur, ini yang memicu rasa saling curiga dan berebut suara," katanya.

Khuwailid menegaskan bahwa kejadian Rabu malam, karena masa dari Praya Timur mendesak KPU buka kotak suara dan meminta rekapitulasi dengan model membuka C1 plano dan dibacakan ulang.

"Dari hasil monitoring kita di beberapa tempat, memang di beberapa TPS langsung merekap dari c plano. Itu sebenarnya yang terjadi di 2 kecamatan itu," katanya.

Melihat situasi yang terus memanas itu, Bawaslu Kabupaten merekomendasikan pelaksanaan pleno tingkat kecamatan dilakukan di lokasi yang aman.

Namun pihak KPU Lombok Tengah mengatakan situasi masih kondusif. Ketika terjadi masalah justru memicu konflik antar caleg yang sama-sama memiliki pendukung.

Baca juga: Bawaslu Kabupaten Kota NTB Tidak Hadir, Rapat Pleno Sempat Tertunda