Pleno KPU NTB Memanas, Bawaslu Usul Audit Logistik

MATARAM, KOMPAS.com - Rapat pleno rekapitulasi dan penetapan perhitungan suara hasil pemilu di tingkat Provinsi NTB, yang digelar Hotel Lombok Raya Mataram, Selasa (7/5/2019) memanas setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB mempertanyakan kelebihan logistik yang diperoleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Dalam laporan rekapitulasi yang dibacakan KPU KSB, jumlah logistik surat suara rata-rata terdapat kelebihan sekitar 200 lembar surat suara.

Misalnya, surat suara untuk Pilpres yang didistribusikan KPU KSB ke sejumlah TPS seluruhnya berjumlah 91.639. Seharusnya, logistik yang didistribusikan setelah termasuk 2 persen cadangan 91.436.

"Ini ada kelebihan logistik surat suara sekitar 200-an lembar, dari mana kelebihan itu, surat suara DPD RI juga demikian, surat suara 91.405 yang merupakan kebutuhan dasar, justru didistribusikan 91.436, kelebihan itu dari mana itu, tidak boleh percetakan mencetak lebih dari kebutuhan," kata Ketua Bawaslu NTB, Muhammad Khuwailid.

Baca juga: Alumni Aksi ke KPU dan Bawaslu, UI Akan Tempuh Jalur Hukum

Bagi Bawaslu, hal ini adalah masalah serius yang harus dijelaskan oleh KPU KSB dalam proses pembacaan rekapitulasi.

Tidak bisa hanya menyampaikan adanya perbaikan data, Bawaslu mendesak kejelasan dasar hukum dan aturan apa yang digunakan KPU KSB atas temuan itu.

Selain itu, Khuwailid juga mempertanyakan perbedaan data atau adanya selisih jumlah DPK (Daftar Pemilih Khusus) untuk Pilpres di KSB.

Di Kecamatan Sekongkang misalnya, terdata di KPU KSB 100 orang padahal semestinya 99. Termasuk di Kecamatan Brang Rea tercatat 129 orang, seharunya 128 orang.

Meskipun hanya 2 orang tercatat sebagai kelebihan, Bawaslu mendesak penjelasan secara detail.

Akibatnya, KPU KSB belum bisa menyampaikan penetapan hasil Pemilu 2019 dalam pleno tersebut, dan dilanjutkan dengan penyampaian KPU Sumbawa.

Bawaslu menduga kasus seperti ini terjadi di banyak wilayah, sehingga mereka mengusulkan adanya audit logistik terhadap KPU RI.

"Kami menyarankan adanya audit logistik terhadap KPU RI karena penyiapan dan proses percetakannya dilakukan di pusat di KPU RI, itu saran kami sementara ini," kata Suharfi, Divisi Data dan Informasi Bawaslu NTB, saat jeda pleno.

Sementara, Ketua KPU NTB Suhardi Soud mengatakan, adanya kesalahan dalam proses penghitungan jumlah logistik adalah hal yang lumrah atau wajar.

"Biasa itu, ada kekeliruan saat menghitung, bukan hal yang perlu dikhawatirkan," kata dia singkat.

Ditanya soal usulan audit logistik, Suhardi menyerahkan pada Bawalu. "Bawaslu yang tahu itu, tanya Bawaslu," ujar dia.

Baca juga: Bawaslu Kabupaten Kota NTB Tidak Hadir, Rapat Pleno Sempat Tertunda