Jika Jadi Ibu Kota, Wali Kota Janji Pertahankan Budaya Palangkaraya agar Tidak Tergerus

PALANGKARAYA, KOMPAS.com – Wali Kota Palangkaraya, Fairid Napirin, berjanji akan memperjuangkan hak warga, khususnya terkait dengan sosial budaya, lingkungan, budaya, dan sumber daya manusia, jika Palangkaraya menjadi Ibu Kota Negara.

“Kami atas nama Pemerintah Kota Palangkaraya tidak akan menutup mata, akan memperjuangkan hak warga, khususnya terkait dengan sosial budaya, lingkungan, kultur dan sumber daya manusia agar tidak tergusur," ujar Fairid, Kamis (2/5/2019).

Baca juga: Banyuwangi Diusulkan Jadi Ibu Kota Negara, Ini Alasannya...

Hal tersebut akan dia disampaikan langsung apabila pemerintah pusat mengundang Pemkot Palangka Raya untuk membahas mengenai rencana pemindahan Ibu Kota Negara.

Fairid dalam pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat peresmian Bandar Udara Cilik Riwut, sempat berbincang mengenai laut terdekat untuk pelabuhan serta infrastruktur.

Namun, dalam hal rencana pemindahan Ibu Kota seperti yang sudah disampaikan oleh Presiden, Pemerintah Kota Palangka Raya siap dan akan mengoptimalkan segala sesuatu yang diperlukan seperti tata ruang serta kajian lain yang sudah sangat banyak dibahas sejak pertama wacana pemindahan ini ada.

“Rencana pemindahan Ibu Kota ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah ini bukan merupakan usulan pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Namun, sudah menjadi program pemerintah pusat. Tidak ada alasan untuk tidak mendukung,” kata Fairid.

Baca juga: Tawarkan Maja Jadi Ibu Kota, Bupati Lebak Bandingkan dengan Puterajaya Malaysia

Pemindahan Ibu Kota kembali menjadi pembicaraan hangat, setelah pernyataan Presiden Joko Widodo akan memindahkan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa.

Pemindahan Ibu Kota menimbang aspek geopolitik, geostrategic, kesiapan infrastruktur pendukung dan pembiayaan.