Ratusan Mahasiswa di Jatinangor Nangis Tak Bisa Nyoblos

SUMEDANG, KOMPAS.com - Ratusan mahasiswa asal Unpad, ITB, dan Ikopin di Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat tidak bisa mencoblos, Rabu (17/4/2019).

Sejumlah mahasiswi Universitas Padjadjaran (Unpad) bahkan sampai menangis karena tidak bisa mengikuti pemilihan presiden di wilayah sekitar tempat indekosnya di Jatinangor.

Mereka kecewa karena informasi yang didapat bahwa hanya dengan membawa e-KTP ke tempat pemungutan suara (TPS) bisa menyalurkan hak suaranya.

Namun kenyataannya, saat mereka hendak menyalurkan hak suaranya, pihak Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) di wilayah Jatinangor menolak mereka karena tidak memiliki formulir A5/form pindah memilih dari daerah asal.

Baca juga: Informasi Formulir A5 Tak Lengkap, Mahasiswa Gagal Beri Suara di Petamburan

Gabriel, Desi dan Naomi, mahasiswi Unpad semester 6 asal Medan mengaku kecewa karena tidak dapat nyoblos pada Pemilu 2019 ini.

"Kami menerima informasi dari MK bahwa e-KTP berlaku untuk memilih di Pemilu 2019 ini. Tapi kenyataannya, di TPS kami ditolak karena tidak punya form A5," ujar Gabriel kepada Kompas.com di TPS 27, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Rabu siang.

Soal formulir A5, sambung Desi, sebelumnya dia sempat mengurusnya ke RT di tempat indekos hingga pemerintahan tingkat kecamatan. Namun, kerap dipingong petugas saat hendak mengurusnya.

"Iya waktu mau ngurus form pindah memilih itu kami sudah ngurus ke RT hingga pemerintah di kecamatan, tapi terus dilempar-lempar. Kata ini harus ke itu, kata itu harus ke sini," tuturnya.

Baca juga: Antisipasi Hujan, KPPS di Sumedang Pakai Keresek untuk Tampung Surat Suara hingga Bikin TPS di Rumah Warga

Gabriel dan Desi tak kuasa menahan tangis saat diwawancara. Mereka menangis karena sebagai mahasiswa terpaksa harus golput dan tidak memilih calon presiden/wakil presiden idolanya.

"Ini pemilu kan sudah beberapa kali dilaksanakan tapi sekarang masih seperti ini. Kami mahasiswa sepertinya dipersuli. Padahal pemilihan presiden ini kan untuk seluruh warga negara Indonesia. Anehnya, di pemilihan gubernur kemarin kami terdaftar tapi di pemilihan presiden sekarang kok gak terdaftar," keluhnya.

Gabriel pun mempertanyakan fungsi dan kegunaan e-KTP.

"Jadi fungsinya e-KTP itu untuk apa? Kami gunakan untuk pilih presiden juga gak bisa. Padahal kata MK bisa hanya dengan bawa e-KTP," keluhnya. 

Baca juga: Putra Gubernur Ganjar: Anak Muda Jangan Golput

Di tempat yang sama, Budi, mahasiswa semester akhir Ikopin Jatinangor asal Pekalongan mengaku kecewa karena ditolak petugas TPS saat hendak mencoblos.

Budi dan sejumlah teman lainnya tidak bisa mencoblos karena tidak memiliki formulir A5.

"Kami mahasiswa di sini sebelumnya dapat informasi dari MK (Mahkamah Konstitusi) bahwa asal punya e-KTP bisa memilih dimanapun di seluruh wilayah Indonesia. Tapi kenyataan di lapangan kami ditolak karena terbentur sistem dan aturan seperti ini. Kalau begini, kami kecewa karena terpaksa harus golput," sebutnya.

Sementara itu, Ketua PPK Jatinangor Endang Tirta menyebutkan, sejumlah mahasiswa di Jatinangor memang ditolak saat hendak memilih karena tidak memiliki A5.

Baca juga: Pasangan Jokowi-Maruf Menang di TPS BJ Habibie

"Sepertinya informasi yang mereka (mahasiswa) terima itu tidak mereka dapatkan secara menyeluruh. Bagaimana cara mengurus pindah memilih dan ketentuan lainnya," sebutnya.

Endang menuturkan, seluruh mahasiswa yang berasal dari luar Sumedang yang tidak memiliki formulir A5 itu tetap ditolak dan tidak bisa memilih di wilayah Jatinangor. Tempat mereka indekos.

"Iya tetap kami tolak, karena aturannya begitu (Harus punya A5)," katanya.