Pemerintah Siap Mulai Pembangunan Bendungan Bolango Ulu

GORONTALO, KOMPAS.com – Rencana pembangunan Proyek Strategis Nasional Bendungan Bolango Ulu di Kabupaten Bone Bolango memasuki tahap pembebasan lahan.

Beberapa instansi terlibat dalam proses ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango serta Balai Wilayah Sungai Sulawesi II. Ketiganya menggelar rapat koordinasi pada Minggu (3/3/2019).

“Ada 4 tahapan yang harus penuhi, perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Ini sesuai Perpres 71/2017. Sekarang ini pada tahap persiapan,” kata Darda Daraba, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, seperti yang dikutip Humas Pemerintah Provinsi Gorontalo, Senin (4/3/2019).

Baca juga: Memulayadu, Tradisi Petani Bone Bolango Menebar Benih Padi di Sawah

Darda Daraba memaparkan hasil akhir tahap persiapan berupa penetapan lokasi oleh Gubernur Gorontalo.

Sebelum itu, tim yang telah dibentuk melakukan pemberitahuan kepada masyarakat, pendataan awal, konsultasi publik, dan pengumuman penetapan lokasi.

“Kami berharap warga yang lahannya masuk dalam kawasan perencanaan lokasi bendungan agar mengikuti terus perkembangan dari setiap tahapan. Sehingga, begitu ada penetapan dan proses pembebasan lahan sudah diketahui,” jelas Darda Daraba.

Untuk pembebasan lahan, Darda Daraba mengatakan akan ada tim apraisal yang menilai harga tanah dan bangunannya yang ada di lokasi.

Rencananya, Bendungan Bolango Ulu ini akan membutuhkan lahan seluas 810 hektar.

“Mengacu hasil Detail Engineering Design (DED), Bendungan Bolango Ulu membutuhkan kawasan lahan seluas 810 hektar,” kata Kasubag Tata Usaha Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II Arsin Mokoagow.

Namun, luasan ini bisa bertambah jika mengacu pada Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP).

LARAP memperhitungkan sisa tanah yang tidak termasuk dalam genangan air tapi sudah tidak memiliki nilai ekonomis.

“Tanah sisa yang tidak masuk dalam genangan tapi sudah tidak ada nilai ekonomisnya tetap harus dihitung supaya kita tidak merugikan masyarakat. Data DED maupun LARAP akan kami masukkan dalam satu dokumen perencanaan pengadaan tanah dan itu yang akan dijadikan acuan luasan yang ada di dokumen perencanaan tanah,” ungkap Arsin Mokoagow.

Proyek pembangunan Bendungan Bulango Ulu merupakan proyek strategis nasional yang mendukung target-target pemerintah pusat. Program ini sudah berjalan dari tahun 2018 lalu dan berakhir tahun 2022.