Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak Eksploitasi Hutan Adat Pulau Seram, Mahasiswa Duduki Jalan Raya

Kompas.com - 18/10/2018, 18:03 WIB
Rahmat Rahman Patty,
Reni Susanti

Tim Redaksi

AMBON,KOMPAS.com - Ratusan mahasiswa asal Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menggelar unjuk rasa di kantor gubernur Maluku, Kamis (18/10/2018).

Dalam aksi itu, para mahasiswa yang mengikat kepala dengan kain merah itu juga membawa sejumlah famplet berisi kecaman terhadap kehadiran sejumlah perusahan di Pulau Seram.

Unjuk rasa yang dilakukan itu sebagai bentuk protes atas kehadiran sejumlah perusahan yang saat ini mulai beroperasi di wilayah hutan kabupaten tersebut.

Dalam aksinya, ratusan mahasiswa ini menuntut agar izin ekploitasi hasil hutan di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat oleh perusahan, dapat dicabut kembali oleh Gubernur Maluku, Said Assagaff.

Baca juga: Kisah Sri Hartini, Kartini Penjaga Hutan Adat yang Pegang Teguh Pesan Ayah

“Kami mendesak kepada gubernur Maluku agar segera mencabut rekomendasi yang telah diberikan kepada PT Tanjung Wana Sejahtera dan perusahan lain di hutan kami,” teriak koordinator aksi, Ekdar Tela saat menyampaikan orasinya.

Aksi tersebut sempat memicu kericuhan antara pengunjuk rasa dengan mahasiswa, saat mahasiswa memaksa menerobos pagar kantor gubernur yang dikawal polisi dan petugas pamong praja.

Mahasiswa marah karena gubernur tidak mau menerima mereka.

Dalam aksi itu, para mahasiswa juga sempat membakar sejumlah ban bekas dan menduduki Jalan Sultan Hairun hingga menyebabkan kemacetan. Dalam aksi itu, seorang mahasiswa terpaksa diamankan.

Dalam orasinya, mahasiswa mengatakan ekpolitasi hutan adat di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat hanya akan mengancam eksistensi masyarakat adat di wilayah tersebut.

Mereka juga mengecam surat rekomendasi yang diberikan gubernur tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat.

Baca juga: Pengakuan Hutan Adat Harus Diikuti dengan Program Pemberdayaan

“Ada tujuh perusahaan yang diberikan rekomendasi untuk mengeksploitasi hutan di Seram Barat, dan kami akan menolak itu. Kami minta secara tegas agar DPRD segera memanggil gubernur Maluku,” kata Yunus Angkota.

Salah satu tetua adat Kabupaten Seram Barat yang ikut dalam aksi tersebut meminta agar pemerintah tidak gegabah memberikan izin pemenfaatan lahan bagi perusahan yang akan mengeksploitasi hutan di wilayah tersebut.

“Kami akan mempertahankan hutan adat kami hingga titik darah penghabisan. Kami tidak rela anak cucu kami menjadi susah karena hutannya diambil,” tegasnya.

Sebelum berunjuk rasa di Kantor gubernur, ratusan mahasiswa ini terlebih dahulu mendatangi Kantor DPRD Maluku di kawasan Karang Panjang Ambon. Mereka mendesak agar DPRD dapat menyikapi masalah itu.

“Kami akan tindaklanjuti aspirasi saudara-saudara, besok kita akan lanjutkan pertemuan lagi,” kata Ketua Komisi B, Evert Kermite yang menerima para mahasiswa. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com