Tolak Eksploitasi Hutan Adat Pulau Seram, Mahasiswa Duduki Jalan Raya

Dalam aksi itu, para mahasiswa yang mengikat kepala dengan kain merah itu juga membawa sejumlah famplet berisi kecaman terhadap kehadiran sejumlah perusahan di Pulau Seram.

Unjuk rasa yang dilakukan itu sebagai bentuk protes atas kehadiran sejumlah perusahan yang saat ini mulai beroperasi di wilayah hutan kabupaten tersebut.

Dalam aksinya, ratusan mahasiswa ini menuntut agar izin ekploitasi hasil hutan di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat oleh perusahan, dapat dicabut kembali oleh Gubernur Maluku, Said Assagaff.

“Kami mendesak kepada gubernur Maluku agar segera mencabut rekomendasi yang telah diberikan kepada PT Tanjung Wana Sejahtera dan perusahan lain di hutan kami,” teriak koordinator aksi, Ekdar Tela saat menyampaikan orasinya.

Aksi tersebut sempat memicu kericuhan antara pengunjuk rasa dengan mahasiswa, saat mahasiswa memaksa menerobos pagar kantor gubernur yang dikawal polisi dan petugas pamong praja.

Mahasiswa marah karena gubernur tidak mau menerima mereka.

Dalam aksi itu, para mahasiswa juga sempat membakar sejumlah ban bekas dan menduduki Jalan Sultan Hairun hingga menyebabkan kemacetan. Dalam aksi itu, seorang mahasiswa terpaksa diamankan.

Dalam orasinya, mahasiswa mengatakan ekpolitasi hutan adat di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat hanya akan mengancam eksistensi masyarakat adat di wilayah tersebut.

Mereka juga mengecam surat rekomendasi yang diberikan gubernur tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat.

“Ada tujuh perusahaan yang diberikan rekomendasi untuk mengeksploitasi hutan di Seram Barat, dan kami akan menolak itu. Kami minta secara tegas agar DPRD segera memanggil gubernur Maluku,” kata Yunus Angkota.

Salah satu tetua adat Kabupaten Seram Barat yang ikut dalam aksi tersebut meminta agar pemerintah tidak gegabah memberikan izin pemenfaatan lahan bagi perusahan yang akan mengeksploitasi hutan di wilayah tersebut.

“Kami akan mempertahankan hutan adat kami hingga titik darah penghabisan. Kami tidak rela anak cucu kami menjadi susah karena hutannya diambil,” tegasnya.

Sebelum berunjuk rasa di Kantor gubernur, ratusan mahasiswa ini terlebih dahulu mendatangi Kantor DPRD Maluku di kawasan Karang Panjang Ambon. Mereka mendesak agar DPRD dapat menyikapi masalah itu.

“Kami akan tindaklanjuti aspirasi saudara-saudara, besok kita akan lanjutkan pertemuan lagi,” kata Ketua Komisi B, Evert Kermite yang menerima para mahasiswa.