Bentuk Gakkumdu, Bawaslu Mulai Awasi Pilkada Jawa Barat 2018

BANDUNG,KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat membentuk Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) untuk mengawasi hingga menindak pelanggaran-pelanggaran dalam setiap tahapan Pemilukada di Jawa Barat. 

"Kita sudah keluarkan SK bersama antara Bawaslu kepolisian dan kejaksaan untuk mengawal pemilihan kepala daerah ini karena sudah masuk tahapan. Sehingga Gakkumdu begitu ada pelanggaran pidana pemilu pada tahapan berjalan sudah bisa kita tindak," kata Ketua Bawaslu Jawa Barat Harminus Koto di Bandung, Kamis (16/11/2017).

Harminus menambahkan, ada beberapa pelanggaran yang mulai dicermati Bawaslu dan Gakkumdu dalam tahapan awal Pilkada Jawa Barat. 

"Dalam tahapan-tahapan ada saja pelanggaran pidana pemilu. Misal, dalam tahapan DPT jika ada seseorang menghalang-halangi hak pilih seseorang itu masuk pidana Pemilu. Menghalang-halangi lembaga penyelenggara Pemilu melakukan tugasnya juga masuk pidana pemilu," ujarnya. 

(Baca juga : Jokowi, Prabowo, dan Aher Jadi Endorser Terkuat pada Pilkada Jabar)

Selain itu, Bawaslu dan Gakkumdu akan ekstra ketat mengawasi praktik-praktik mahar politik yang lazim terjadi sebelum pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur dalam ajang Pilkada Jawa Barat 2018. 

"Pada tahapan pencalonan terkait mahar politik itu paling rawan. Seluruh tahapan kita katakan rawan dan harus kita cegah. Kalau masih terjadi pelanggaran kita tindak," tuturnya.

Bawaslu meminta seluruh peserta Pilkada Jabar tidak melakukan tindak pidana Pemilu khususnya mahar politik. Sebab pihaknya dan Gakkumdu bisa melakukan pengusutan hingga penyelidikan ketika ada dugaan praktik transaksi mahar politik. 

"Kalau itu terjadi, kita gelar perkara. Kita juga terima laporan dan temuan. Gakkumdu juga bisa menemukan dalam kaitan dengan pelanggaran pemilu. Kalau ada laporan kita lakukan penyelidikan tingkat kepolisian dan tingkat kejaksaan," akunya.