Dana Tanggap Darurat Bencana Jawa Barat Akan Ditambah Rp 20 Miliar

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menambah dana tanggap darurat bencana sebesar Rp 20 miliar pada APBD Perubahan 2016. Saat ini, dana tanggap darurat di kas Pemprov Rp10 miliar.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, dana Rp 10 miliar tersebut tidak akan mencukupi karena kebutuhan rehabilitasi pascabencana membutuhkan dana yang besar, seperti Kabupaten Garut yang mengajukan Rp 44 miliar untuk perbaikan pascabanjir bandang.

"Itu untuk keseluruhan jangka panjang. Untuk jalan, jembatan, sekolah," tuturnya.

Menurut dia, tambahan Rp 20 miliar tersebut murni berasal dari kas pemprov.

"Kami kasak-kusuk lagi, coret sana coret sini tadi malam," katanya.

Disinggung adanya bantuan dari pemerintah pusat, dirinya mengaku belum mengetahui pasti.

"Siapa yang menjamin pusat lancar? Karena kita juga enggak tahu di pusat pembahasannya seperti apa. Kalau pusat ada dan lebih cepat, Alhamdulillah," tuturnya.

Pemprov Jabar, lanjut Aher, ingin lebih sigap dalam menangani bencana.

"Makanya kami sediakan meski sangat mungkin pusat sediakan. Kalau pusat datang, tidak usah dipakai dana kami, tetapi mending kami pastikan provinsi ada," tuturnya.

Dana sebesar Rp 20 miliar tersebut di antaranya akan digunakan untuk relokasi warga dan membeli alat-alat kesehatan baru. Menurut dia, saat banjir bandang melanda Garut, banyak peralatan RSUD dr Slamet yang terendam.

Selain itu, alat-alat yang dibutuhkan Palang Merah Indonesia Garut pun turut rusak oleh musibah tersebut.

"Banyak alkes (alat kesehatan) vital yang rusak seperti alat radiologi dan USG, macam-macam alat di UGD. Kalau enggak ada alat, UGD enggak jalan, terus alat laboratorium untuk periksa darah," katanya.

Meski tergolong mahal, alat-alat kesehatan tersebut sangat penting sehingga keberadaannya menjadi prioritas.

"Ini sangat mendesak,bayangkan kalau RSUD Garut tak bisa beroperasi, kan repot," ucapnya.

Oleh karena itu, Aher berharap dana tersebut bisa disepakati dalam pengesahan APBD Perubahan 2016 yang akan dilakukan bersama DPRD Provinsi Jabar ini.

"Mudah-mudahan ketuk palu, pemeriksaan ke Kemendagri setengah bulan selesai," tuturnya.