Laporan Wali Kota Makassar soal Demo Sendok Rp 1 Miliar Ditarik Polda Sulselbar

Penarikan berkas penyelidikan laporan Wali Kota Makassar ini dibenarkan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sulselbar, Komisaris Besar (Kombes) Polisi Endi Sutendi, Rabu (14/1/2015).

"Laporan Mohammad Ramdhan Pomanto terkait kasus pencemaran nama baiknya yang dilakukan mahasiswa saat demontrasi beberapa kali di rumah jabatan Wali Kota Makassar Jl Penghibur, Makassar ditarik ke Polda Sulselbar. Ditariknya berkas laporan wali kota ini, biar Reskrim Polrestabes Makassar bisa fokus mengungkap kasus penikaman mahasiswa saat demo di Rujab yang dilakukan simpatisan Mohammad Ramdhan Pomanto. Jadi biar Polda Sulselbar juga bisa fokus dengan laporan Wali Kota soal penemaran nama baiknya," ujar Endi.

Saat ditanya soal perkembangan kasus penikaman mahasiswa yang dilakukan massa simpatisan Wali Kota Makassar, Endi mengaku penyidik belum mengetahui pasti pelakunya. Padahal, kasus penikaman itu sudah dilaporkan sepekan lalu dan saat kejadian banyak polisi yang melakukan pengamanan di lokasi aksi demonstrasi menolak sendok Rp 1 miliar di depan rumah jabatan Wali Kota Makassar.

"Kalau kasus penikaman itu masih diselidiki. Penyidik masih mencari bukti-bukti. Sampai sejauh ini, penyidik sudah memeriksa tiga orang saksi termasuk korban sendiri, Rahmat (25), warga BTN Hamsi," katanya.

Sebelumnya, Rujab Wali Kota Makassar yang terletak di Jl Penghibur sebulan terakhir terus didemo kelompok mahasiswa yang menolak RAB rumah tangga rumah jabatan wali kota. Danny pun telah mengungkapkan bahwa puluhan orang tersebut ditengarai massa suruhan mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin yang biasa nongkrong di Jl Batu Putih.

Bahkan, salah seorang pendemo, Rahmat (25) warga BTN Hamsi, blok B No 5 ditikam tangannya oleh massa simpatisan Wali Kota Makassar. Puluhan mahasiswa dari Barisan Elemen Mahasiswa dan Masyarakat Makassar (BEMM Makassar) ini melakukan aksi demonstrasi sebanyak delapan kali. Mahasiswa ini menolak keras pembelian sendok seharga Rp 1 miliar, pembelian ranjang Wali Kota Makassar seharga Rp 220 juta, pembelian selimut Rp 80 juta, pembelian kulkas untuk rumah jabatan 15 juta, pembelian jet ski Rp 700 juta dan pembuatan situs web per kecamatan seharga Rp 60 juta.

Mahasiswa juga mendesak kepada Ramdhan Pomanto agar meminta maaf secara terbuka atas carut marutnya pembahasan RAPD Kota Makassar yang tidak pro rakyat dan atas insiden penghinaan dan pemukulan terhadap mahasiswa di kantor Balaikota Makassar, 1 November 2014 lalu.