Dokter yang Jadi Bupati di Perbatasan RI-Timor Leste Gratiskan Pengobatan untuk Warga Miskin

KOMPAS.com - Pembawaannya yang tenang, gaya bicaranya yang tertata rapi dan santun, terlihat saat Kompas.com bertemu dengan Agustinus Taolin di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (24/4/2024).

Pria berkulit putih dan berambut lurus necis itu adalah Bupati Belu, NTT. Latar belakang profesinya adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam.

Tiga tahun lebih dia telah menakhodai kabupaten yang letaknya berbatasan langsung dengan negara Timor Leste.

Dalam rentang waktu separuh perjalanan kepemimpinannya, sudah banyak hasil kerja yang ditorehkan pria kelahiran Halilulik, Kabupaten Belu, 11 Agustus 1960.

Baca juga: Tanggapan Bupati Belu soal Kawasan Hutan Lindung Diduga Dirusak Kapolres

Satu program menonjol yang menjadi andalannya yakni berobat gratis cukup menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) bagi warga Belu di seluruh Indonesia.

Program itu dicanangkan pada 26 Juli 2021 atau tiga bulan setelah dia terpilih dan dilantik menjabat Bupati Belu bersama Wakil Bupati Aloysius Haleserens.

"Saya ini dokter yang jadi bupati. Tujuan saya, ingin mewujudkan masyarakat Belu yang sehat, berkarakter dan kompetitif," kata Agustinus dengan nada serius.

Agus punya alasan lebih fokus dengan program ini, lantaran sebelum dia jadi bupati, banyak masyarakat yang tidak mampu mengakses kesehatan.

Puluhan ribu warga Belu tidak bisa mengakses ke fasilitas kesehatan, karena tidak mampu membayar BPJS Kesehatan. Kualitas layanan rendah. Fasilitas diagnostik (alat), obat, dokter sangat terbatas.

Sebelum meluncurkan program berobat gratis, Agus sapaan akrabnya, bersama tim dan stafnya menganalisis secara regulasi dan perhitungan lainnya dengan teliti.

Aturan yang digunakan, yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Baca juga: Istri Bupati Belu Dipanggil Polisi Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah Dekranasda

Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dan regulasi lainnya.

Regulasi itu digunakan Agus untuk memuluskan program mulianya itu.

Dengan anggaran yang tersedia, Pemerintah Kabupaten Belu melakukan nota kesepakatan atau MoU bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk mengatur teknis pelaksanaan cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage) bagi warga Belu.

Fasilitas pelayanan kesehatan yang bisa melayani pengobatan gratis di Kabupaten Belu sebanyak 25 yakni 17 pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), 1 rumah sakit umum daerah (RSUD), 3 rumah sakit swasta (RS Sito Husada, RS Marianum Halilulik dan RST Wirasakti), 4 klinik swasta (Klinik St Rafael Lahurus, Klinik St Agustinus Fatubenao, Klinik Christorei Lolowa, Klinik Polres Belu) dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan rujukan di luar Kabupaten Belu sesuai dengan indikasi dan tujuan rujukan.

Agus memerinci, alur pelayanan kesehatan wajib melalui skema rujukan yang harus dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Apabila berdasarkan indikasi medis harus dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut, maka akan diberikan rujukan dan berhak mendapat pelayanan rawat inap Kelas III.

Kecuali pada kasus gawat darurat, maka masyarakat bisa langsung berobat ke unit gawat darurat fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut, tanpa harus membawa rujukan.

Baca juga: Ditegur karena Langgar Protokol Kesehatan, Bupati Belu Belum Terima Surat Mendagri

Agus memastikan, pemerintah akan bertanggung jawab terhadap kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, baik dari segi pelayanan maupun sistem.

"Peningkatan kualitas pelayanan akan terus dilakukan demi memberikan pelayanan yang optimal dan bermutu kepada masyarakat,” kata Agus, yang juga aktif di olahraga beladiri karate.

Masyarakat Belu yang mau berobat, lanjut Agus, tidak perlu membawa surat keterangan tidak mampu atau surat keterangan lainnya.

Cukup dengan identitas, yaitu KTP/NIK pada kartu keluarga/surat keterangan lahir bagi bayi baru lahir.

Untuk memastikan jalannya pengobatan gratis, pemerintah tentu akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan upaya perbaikan atau evaluasi.

Pemerintah juga menyiapkan layanan pengaduan berupa call center khusus pengaduan program pengobatan gratis.

Call center disiapkan untuk membantu masyarakat yang mengalami kendala ketika menggunakan layanan kesehatan gratis ini.

“Dengan telah dijalankannya program berobat gratis bagi masyarakat Belu, tidak ada lagi masyarakat Belu yang tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan."

"Diharapkan dapat memberikan output dalam hal peningkatan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat untuk bersama membangun Kabupaten Belu menuju perubahan yang lebih baik,” kata dia.

Baca juga: Kembalikan Senyum Anak di Kabupaten Belu, Sido Muncul Donasikan Rp 533 Juta untuk Operasi Bibir Sumbing

Dengan pengobatan gratis, lanjut Agus, tidak serta merta pelayanan kesehatan biasa saja. Sarana dan prasarana di rumah sakit maupun puskesmas pun ditingkatkan.

Warga yang semula enggan berobat karena tak punya biaya, akhirnya berbondong-bondong mendatangi sejumlah fasilitas kesehatan yang ada.

"Kalau dulu, warga yang berobat jalan per harinya hanya 10 sampai 15 orang. Namun setelah program ini diluncurkan pada Agustus 2021, warga yang berobat rawat jalan minimal 150 orang per hari," ungkap dia.

Angka itu terus bertambah seiring berjalannya waktu. Semua masyarakat di Belu, sudah menikmati pelayanan kesehatan dengan fasilitas yang memadai.

"Sekarang, semua peralatan medis itu sudah lengkap, bahkan sampai ke Puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Belu."

"Masyarakat Belu yang sakit tidak perlu rujuk ke wilayah lain. Cukup di rumah sakit kita, karena semuanya gratis buat masyarakat Kabupaten Belu."

"Hanya dengan tunjuk KTP, pasien sudah bisa menggunakan semua peralatan yang ada, maupun pelayanan pengobatan."

"Untuk operasi di sini, tanpa biaya sepeser pun dan itu berlaku untuk seluruh masyarakat Kabupaten Belu,” ujar Agus.

Tak hanya menjamin masyarakatnya untuk mengakses layanan kesehatan gratis, tetapi tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan pun menjadi atensi untuk dikembangkan.

Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan enam pilar reformasi bidang kesehatan yang direkomendasikan Kementerian Kesehatan.

Baca juga: Kronologi Istri Polisi Gerebek Suami Berduaan dengan Wanita Lain di Belu, NTT

Agus pun terus membuktikan semua ucapannya yakni menghadirkan Pusat Endoskopi Saluran Cerna di RSUD Atambua tahun 2022 lalu.

Dia mengakui, peralatan endoskopi yang merupakan alat deteksi saluran cerna ini sudah ada di Indonesia, tetapi khususnya di NTT baru pertama ada.

Alat medis ini dan biaya pemeriksaannya diketahui sangat mahal dan hanya bisa dijangkau oleh kalangan tertentu saja. Tapi untuk warganya digratiskan.

Sebagai seorang dokter spesialis penyakit dalam dengan sub-spesialis penyakit hati dan saluran cerna, Agus pun terjun langsung untuk mengoperasikan mesin endoskopi.

Dia dibantu satu orang dokter sub spesialis penyakit dalam dan dua orang perawat di RSUD Atambua.

Karena memiliki peralatan medis dan tenaga kesehatan yang mumpuni, pasien tak hanya datang dari warganya, tapi juga kabupaten tetangga seperti Kabupaten Malaka dan Timor Tengah Utara. Bahkan ada juga dari negara Timor Leste.

Agus bahkan masih melayani pasien, saat punya waktu luang.

“Selaku dokter, saya juga mengisi waktu memberikan pelayanan kesehatan tiga kali seminggu tanpa digaji. Ini semua kita dedikasikan untuk masyarakat di sini,” ujarnya.

Diganjar sejumlah penghargaan

Bekerja dengan hati dan ikhlas untuk masyarakat rupanya mendapat penghargaan pemerintah pusat.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menganugerahkan tanda penghargaan kepada dr Taolin Agustinus Sp PD-KGEH FINASIM atas komitmen pemenuhan tujuh dokter spesialis di RSUD Mgr Gabriel Manek SVD Atambua.

Penghargaan itu diberikan di Hotel Trans Resort Bali, Senin (28/11/2022), dalam Rapat Koordinasi Nasional SDM Kesehatan 2022.

Baca juga: Sepasang Kekasih di Belu NTT Dibegal, Ditelanjangi dan Direkam Video

Kemudian, pada 14 Maret 2023, Agus kembali menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Selanjutnya, pada Selasa (12/12/2023), Agus menerima lagi penghargaan sebagai Kabupaten Terinovatif se-Indonesia kategori daerah tertinggal dan daerah perbatasan terinovatif dalam ajang Innovative Government Award (IGA) yang digelar di Gedung Sarana Bhakti Praja, Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat.

Penganugerahan IGA 2023 dihadiri Mendagri, Muhammad Tito Karnavian, didampingi Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam  Negeri, Yusharto Huntoyungo, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Indonesia.

Selain sejumlah penghargaan, Agus juga diundang sebagai narasumber pada acara Kick Andy di Metro TV, Minggu 27 Agustus 2023.

Agus hadir sebagai narasumber dari tempat terpencil yang karyanya menginspirasi banyak orang.

Dia diwawancarai selama 14 menit oleh presenter Andy F Noya. Semua pertanyaan seputar program bantuan kesehatan gratis dijawab dengan lugas sehingga diapresiasi para penonton.

Diapresiasi warga dan DPRD

Program berobat gratis dirasakan manfaat masyarakat setempat.

Warga Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kanisius Kabiti (38), mengaku punya pengalaman di saat mengakses pelayanan kesehatan gratis.

"Ada pengalaman pribadi waktu istri saya mulai hamil, sampai melahirkan pada Bulan Maret 2023 lalu, saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun di rumah sakit," ungkap Kanisius.

Padahal, lanjut dia, istrinya melahirkan tidak normal, karena bayi lahir prematur dan tiga minggu berada dalam inkubator.

Baca juga: Didemo karena Buat Jalan Tambang di Hutan Lindung, Kapolres Belu Angkat Bicara

Jika tak ada program itu, dia pastikan akan mengeluarkan uang hingga jutaan rupiah karena dia tidak punya BPJS.

Beruntung, dengan hanya membawa tanda pengenal diri, dia akhirnya tidak membayar apa pun alias gratis.

"Pengobatan gratis sangat membantu kami masyarakat kecil. Harapan saya, semoga program ini tetap berlanjut di bawah pimpinan Bapak Agus Taolin," ujar Kanisius.

Pengalaman yang sama juga dirasakan warga lainnya bernama Mariano Parada (39).

Warga Kampung Lesupu, RT 21A RW 6, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, sempat mengalami sakit maag atau lambung.

Mariano juga menjalani pemeriksaan medis dan berobat di RSUD Atambua, tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun.

Menariknya, Mariano yang berprofesi sebagai wartawan yang meliputi di perbatasan, diperiksa langsung oleh Bupati Belu Agus Taolin.

"Pemeriksaan dengan endoskopi oleh dokter ahli penyakit dalam bapak Bupati Belu gratis. Karena saya ber-KTP Belu," ungkap Mariano.

Usai diperiksa dan diberi obat, Mariano sembuh.

"Sekarang sembuh dan tidak ada keluhan yang mengganggu aktivitas seperti sebelumnya sakit kepala, pusing, mual-mual mau muntah itu tidak ada lagi," ungkapnya.

"Mungkin selain sembuh karena pemeriksaan dengan alat canggih sehingga resep obatnya tepat, juga karena senang dan bangga karena langsung ditangani orang nomor 1 di Belu," sambungnya.

Mariano juga sempat penasaran dengan biaya pemeriksaan menggunakan endoskopi. Dia mengecek biayanya berkisar dari Rp 2,5 juta hingga Rp 5 juta lebih.

Namun karena programnya gratis, maka tarif seperti itu hanya berlaku bagi warga luar Kabupaten Belu.

"Kalau tidak ada program bupati berobat gratis dengan KTP pasti tidak bisa berobat karena biaya cukup mahal," ujar dia.

Mariano berharap, program berobat gratis cukup dengan KTP ini bisa dilanjutkan oleh siapa pun pemimpin Belu ke depan.

Baca juga: Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belu: Pilihan Ekonomis

"Tapi alangkah lebih bagus lagi oleh pemimpin yang paham tentang kesehatan seperti Bupati Belu Agus Taolin," kata Mariano.

Anggota DPRD Kabupaten Belu Melki Lelo, mengapresiasi program program berobat gratis bagi masyarakat Belu.

"Hampir semua pasien yang keluar dari rumah sakit setelah sehat mengaku hal yang sama kepada saya."

"Mereka tidak membayar apapun di rumah sakit. Pelayanan kesehatan dan peralatan kesehatan juga memadai," kata Melki.

Sebagai anggota dewan, lanjut Melki, tentu dirinya sangat mendukung program pengobatan gratis karena sangat membantu masyarakat kecil.

Meski secara kelembagaan, kata dia, ada pro kontra dengan program tersebut. Tetapi untuk kebaikan rakyat, dia secara pribadi sangat mendukung.

"Tinggal memperbaiki pelayanan yang kurang saja. Intinya program yang baik untuk rakyat tetap dilanjutkan, sambil memperbaiki yang belum baik," harapnya.