Potensi Luar Biasa Sektor Pariwisata Dompu yang Terabaikan

Amenitas pariwisata tidak berkembang, sektor-sektor turunannya akhirnya tak tumbuh. Event-event besar kepariwisataan seperti di Tambora, kini sudah tak ada lagi.

Padahal, selain Dompu memiliki potensi wisata yang sangat besar, sektor pariwisata adalah sektor yang terbilang sangat berpotensi memberikan kontribusi besar kepada perekonomian daerah Dompu, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun dari sisi multiplier effect-nya ke sektor lainnya.

Oleh karena itu, Kementerian Pariwisata, pemerintah Provinsi NTB, pemerintahan Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu perlu duduk bersama untuk membangun komitmen bersama dalam membangun ekosistem pariwisata di NTB pada umumnya dan pulau Sumbawa khususnya.

Dengan terbentuknya kesamaan komitmen dan level literasi pariwisata, keberpihakan kebijakan daerah, keberpihakan fiskal untuk melengkapi infrastruktur, amenitas, dan pembenahan di lokasi destinasi sangat perlu dikedepankan, mulai dari akses jalan yang baik sampai pada keberadaan dan kelayakan fasilitas umum seperti toilet yang bersih dan layak.

Hal tersebut diawali dengan kesepakatan bersama semua stakeholder daerah agar menentukan satu atau dua destinasi utama di masing-masing daerah dan fokus untuk mengembangkannya.

Setelah ditemukan satu atau dua destinasi utama, misalnya Pantai Lakey, Savana di daerah Pekat, pantai-pantai yang ada nyaris di setiap kecamatan di Dompu, Gunung Tambora, dan wisata budaya lainnya, maka harus segera diputuskan kelembagaannya, yakni siapa yang akan mengelolanya atau siapa DMO-nya (Destination Management Organisation).

Destinasi tidak bisa berkembang begitu saja, sekalipun pemerintah daerah sudah memberikan beberapa keberpihakan regulasi dan insentif-insentif.

Yang membuat destinasi memiliki tata kelola yang unggul adalah pengelolanya. Pengelolanya bisa dari mana saja, apakah BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), Perusda (Perusahaan Daerah), Bumdes (Badan Usaha Milik Desa), Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata), koperasi, atau swasta sekalipun; tak jadi soal, selama ada pengelolanya alias selama ada yang "incharge" dan bertanggung jawab atas kemajuan destinasi tersebut.

Biarkan badan pengelola yang akan men-design segala tetek bengek kepariwisataan di lokasi destinasi dan menentukan atraksi-atraksi pendukung apa yang diperlukan di kawasan destinasi.

Contoh bagus untuk ini adalah pengelola wisata mangrove di Langsa yang dikelola oleh BUMD khusus yang didirikan pemerintah Kota Langsa, Kabupaten Aceh atau Desa Wisata di Bali, misalnya.

Atau dari sisi BUMN, ITDC (Indonesian Tourism Development Corporation) adalah contoh DMO yang baik dan profesional.

Masalah lainnya adalah minimnya SDM kepariwisataan. Hal ini juga harus segera diatasi oleh semua stakeholder di Kabupaten Dompu.

Penyiapan SDM pariwisata yang unggul ini harus dilakukan secara kolaboratif, mulai dari perguruan tinggi, dinas pendidikan melalui sekolah kejuruan, dan dinas -dinas terkait.

Pendeknya, terdapat begitu banyak potensi dan peluang kepariwisataan di seantero Dompu, lengkap dengan keunikan masing-masing destinasi.

Persoalan selanjutnya ada di tangan pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kegigihan pemerintah lokal dalam menggandeng pemerintah pusat, pihak swasta lokal dan nasional yang akan dilibatkan, dan masyarakat Dompu sendiri.

Langkah awal, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah selayaknya merumuskan segera tourism masterplan di ranah masing-masing (Rencana Pembangunan Pariwisata Daerah) agar ada proyeksi peta jalan kepariwisataan terintegrasi di NTB dan Kabupaten Dompu untuk tahun-tahun mendatang.

Dalam rencana strategis tersebut harus pula diproyeksikan tentang bagaimana peran terbaik sektor pariwisata di Dompu dalam mendorong pemberantasan kemiskinan yang masih jauh di atas angka kemiskinan nasional, lalu peran pariwisata dalam penurunan angka pengangguran di daerah, peran pariwisata dalam meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat Dompu, dan peran pariwisata dalam memperbesar kontribusi PDRB Kabupaten Dompu. Semoga!