Potensi Luar Biasa Sektor Pariwisata Dompu yang Terabaikan

SEBAGAIMANA daerah lain di Indonesia yang memiliki potensi pariwisata berlimpah, Kabupaten Dompu, di Provinsi Nusa Tenggara Barat, pun ada dalam barisan yang sama.

Topogafi alam panoramik, keunikan budaya, garis pantai yang melalui hampir semua kecamatan di Dompu, hamparan Savana sangat luas, pola hidup masyarakat yang mengundang keingintahuan, kekayaan kuliner khas, sistem sosial budaya yang menarik, dan sistem serta model aktualisasi keyakinan yang juga tak kalah spritualistiknya dibanding di daerah lain, adalah rentetan potensi turistik yang siap untuk mengisi pundi-pundi ekonomi Dompu secara khusus dan Pulau Sumbawa secara umum, jika disentuh dan dikelola dengan tepat.

Semua potensi tersebut, tentu terlebih dahulu harus disadari sebagai potensi pariwisata, agar kemudian bisa dikategorikan sebagai aset pariwisata yang bisa dimonoteisasi untuk kemaslahatan masyarakat Dompu.

Sepanjang interaksi saya dengan daerah Dompu dalam beberapa bulan terakhir, saya bertemu dengan persoalan pariwisata yang pertama, yakni rendahnya literasi dan kesadaran pariwisata di hampir semua tingkatan pengambil kebijakan.

Terdapat disparitas literasi pariwisata yang cukup signifikan, terutama di antara para pengambil kebijakan di Kabupaten Dompu.

Kurang mendalam dan komprehensifnya literasi kepariwisataan hampir terdapat di semua level pengambil kebijakan yang mengakibatkan potensi-potensi pariwisata di atas menjadi kurang tersadari, tergali, bahkan di beberapa lokasi justru mengalami mismanajemen.

Sehingga, hasil yang didapat cenderung sangat minim, sesuai dengan bentuk sentuhan minim yang diberikan.

Kondisi literasi pariwisata semacam ini harus segera ditambal oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, dengan cara duduk bersama dengan semua pihak yang masuk ke dalam kategori stakeholder sektor pariwisata Dompu untuk membuat komitmen bersama terhadap sektor cuan tersebut.

Hasilnya adalah berupa visi misi pariwisata yang akan diturunkan ke dalam masterplan pariwisata dan kebijakan-kebijakan pendukung.

Dalam hal ini, bentuk kebijakan pendukung bisa berupa regulasi, insentif, pun berbagai macam keberpihakan (fiskal, hukum, dan politik), harus segera diarahkan kepada sektor pariwisata di daerah Dompu.

Namun sebelum itu, yang paling dasar dan utama dari semua ikhtiar itu adalah munculnya kesadaran pariwisata dari sang kepala daerah terlebih dahulu.

Hal semacam ini lazim kita sebut dengan istilah pembentukan "CEO Commitment" atau komitmen kepala daerah atau pemimpin-pemimpin institusi terkait beserta tokoh-tokoh daerah yang ada.

Jika kepala daerah sudah committed, misalnya, maka jalan lebar akan terbentang untuk sektor pariwisata di daerah.

CEO Commitment adalah entry point yang akan menjadi pembuka signifikan untuk menggeliatkan sektor pariwisata di daerah Dompu.

Contoh nyata adalah Banyuwangi di Provinsi Jawa Timur. Komitmen tinggi dari seorang Bupati Azwar Anas kala itu adalah roh sekaligus penggerak perubahan Banyuwangi dari daerah yang dipersepsikan sebagai daerah santet menjadi daerah destinasi wisata yang membanggakan.

Hasilnya, dengan menggerakkan sektor pariwisata, dalam periode 5-8 tahun masa pemerintahan beliau, Banyuwangi berhasil meningkatkan kunjungan wisata dari angka 400.000-an menjadi 5 juta kunjungan.

Tak pelak, kontribusi pariwisata pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banyuwangi membesar sangat tajam, tingkat kemiskinan mengecil, dan lapangan kerja bergerak meluas.

Kini, hotel-hotel berbintang sudah menancapkan kukunya di Banyuwangi. Selain kesempatan kerja formal melebar, peluang-peluang ekonomi pun membesar.

Sektor ekonomi kreatif bergerak dinamis sebagai imbas meningkatnya kunjungan wisata, masyarakat desa ikut pula menikmati kue ekonomi wisata dengan diperkenalkannya konsep desa wisata.

Rumah-rumah masyarakat desa tidak sedikit yang berubah menjadi homestay, industri rumahan di pedesaan pun ikut terkerek, dan banyak lagi.

Berbeda dengan persoalan literasi pariwisata yang berimbas pada rendahnya komitmen pariwisata kepala daerah, justru masalah lainnya di dalam sektor pariwisata, yakni masalah aksesibilitas terpantau cukup baik, mulai dari ketersediaan bandara di Kota Bima yang menjadi pintu masuk ke Kepulauan Sumbawa, sampai ke jalan-jalan utama di Kabupaten Dompu yang terbilang sudah cukup baik.

Wilayah Dompu yang luas sudah didukung oleh infrastruktur dasar yang cukup mumpuni, terutama jalan.

Daerah-daerah yang menyimpan potensi besar kepariwisataan cukup bisa diakses secara mudah, baik dari arah Bima maupun dari arah Sumbawa.

Saya membutuhkan waktu sekira 1 jam saja dari Bima ke Ibu Kota Dompu, lalu ke daerah pantai seperti Lakey.

Dari Ibu Kota Dompu ke daerah Savana Dompu di Kecamatan Pekat dan Gunung Tambora hanya dibutuhkan sekira 3 jam, dengan melewati satu dua destinasi pantai yang masih tak terawat.

Hal itu bisa dilakukan karena ketersediaan jalan yang sebenarnya sudah cukup bagus di Kabupaten Dompu.

Namun dari sisi atraksi dan destinasi, sebagaimana cerita pariwisata yang saya dapatkan di sejumlah daerah lain, beberapa destinasi wisata di Dompu juga mengalami nasib yang sama, yakni tidak terawat.

Destinasi-destinasi luar biasa yang ada di daerah-daerah di Kabupaten Dompu nyaris tidak terperhatikan oleh otoritas lokal.

Bahkan dalam visi misi kepala daerahnya, justru pariwisata tidak masuk ke dalam program strategis daerah. Agak aneh memang. Berbanding terbalik dengan potensi yang ada.

Nah, karena sektor pariwisata tak menjadi prioritas, maka pariwisata di Kabupaten Dompu mengalami kemunduran luar biasa dalam beberapa tahun ke belakang.

Amenitas pariwisata tidak berkembang, sektor-sektor turunannya akhirnya tak tumbuh. Event-event besar kepariwisataan seperti di Tambora, kini sudah tak ada lagi.

Padahal, selain Dompu memiliki potensi wisata yang sangat besar, sektor pariwisata adalah sektor yang terbilang sangat berpotensi memberikan kontribusi besar kepada perekonomian daerah Dompu, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun dari sisi multiplier effect-nya ke sektor lainnya.

Oleh karena itu, Kementerian Pariwisata, pemerintah Provinsi NTB, pemerintahan Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu perlu duduk bersama untuk membangun komitmen bersama dalam membangun ekosistem pariwisata di NTB pada umumnya dan pulau Sumbawa khususnya.

Dengan terbentuknya kesamaan komitmen dan level literasi pariwisata, keberpihakan kebijakan daerah, keberpihakan fiskal untuk melengkapi infrastruktur, amenitas, dan pembenahan di lokasi destinasi sangat perlu dikedepankan, mulai dari akses jalan yang baik sampai pada keberadaan dan kelayakan fasilitas umum seperti toilet yang bersih dan layak.

Hal tersebut diawali dengan kesepakatan bersama semua stakeholder daerah agar menentukan satu atau dua destinasi utama di masing-masing daerah dan fokus untuk mengembangkannya.

Setelah ditemukan satu atau dua destinasi utama, misalnya Pantai Lakey, Savana di daerah Pekat, pantai-pantai yang ada nyaris di setiap kecamatan di Dompu, Gunung Tambora, dan wisata budaya lainnya, maka harus segera diputuskan kelembagaannya, yakni siapa yang akan mengelolanya atau siapa DMO-nya (Destination Management Organisation).

Destinasi tidak bisa berkembang begitu saja, sekalipun pemerintah daerah sudah memberikan beberapa keberpihakan regulasi dan insentif-insentif.

Yang membuat destinasi memiliki tata kelola yang unggul adalah pengelolanya. Pengelolanya bisa dari mana saja, apakah BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), Perusda (Perusahaan Daerah), Bumdes (Badan Usaha Milik Desa), Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata), koperasi, atau swasta sekalipun; tak jadi soal, selama ada pengelolanya alias selama ada yang "incharge" dan bertanggung jawab atas kemajuan destinasi tersebut.

Biarkan badan pengelola yang akan men-design segala tetek bengek kepariwisataan di lokasi destinasi dan menentukan atraksi-atraksi pendukung apa yang diperlukan di kawasan destinasi.

Contoh bagus untuk ini adalah pengelola wisata mangrove di Langsa yang dikelola oleh BUMD khusus yang didirikan pemerintah Kota Langsa, Kabupaten Aceh atau Desa Wisata di Bali, misalnya.

Atau dari sisi BUMN, ITDC (Indonesian Tourism Development Corporation) adalah contoh DMO yang baik dan profesional.

Masalah lainnya adalah minimnya SDM kepariwisataan. Hal ini juga harus segera diatasi oleh semua stakeholder di Kabupaten Dompu.

Penyiapan SDM pariwisata yang unggul ini harus dilakukan secara kolaboratif, mulai dari perguruan tinggi, dinas pendidikan melalui sekolah kejuruan, dan dinas -dinas terkait.

Pendeknya, terdapat begitu banyak potensi dan peluang kepariwisataan di seantero Dompu, lengkap dengan keunikan masing-masing destinasi.

Persoalan selanjutnya ada di tangan pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kegigihan pemerintah lokal dalam menggandeng pemerintah pusat, pihak swasta lokal dan nasional yang akan dilibatkan, dan masyarakat Dompu sendiri.

Langkah awal, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah selayaknya merumuskan segera tourism masterplan di ranah masing-masing (Rencana Pembangunan Pariwisata Daerah) agar ada proyeksi peta jalan kepariwisataan terintegrasi di NTB dan Kabupaten Dompu untuk tahun-tahun mendatang.

Dalam rencana strategis tersebut harus pula diproyeksikan tentang bagaimana peran terbaik sektor pariwisata di Dompu dalam mendorong pemberantasan kemiskinan yang masih jauh di atas angka kemiskinan nasional, lalu peran pariwisata dalam penurunan angka pengangguran di daerah, peran pariwisata dalam meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat Dompu, dan peran pariwisata dalam memperbesar kontribusi PDRB Kabupaten Dompu. Semoga!