Mereka yang Pergi dan Datang di Balik Kemegahan IKN

Magnet bagi mereka yang ingin mengadu nasib

Ketika orang-orang yang mendekati usia pensiun memilih untuk menikmati masa tuanya, Musmulyadi dan Nurmis justru memulai babak baru di IKN.

Semua berawal ketika Nurmis mendengar kabar bahwa pemerintah akan membangun IKN di Kalimantan Timur. Kebetulan, lokasinya berdekatan dengan tempat tinggal keluarga Musmulyadi.

“Saya tanya, ‘Mas, kalau kita merantau ke Kalimantan gimana? Coba dulu di sana, kan kata orang sudah berdiri IKN, siapa tahu nanti ada kemajuan, perubahan hidup kita. Walaupun anak-anak kita sudah tamat [sekolah], kan kita butuh biaya untuk tua nanti. Enggak mungkin mengeluh ke keluarga’,” kata Nurmis mengenang pembicaraan dengan suaminya.

Di Sumatra Barat, Musmulyadi adalah seorang kuli bangunan dengan upah Rp200.000 per hari. Sementara Nurmis bekerja di sebuah rumah sakit.

Baca juga: Tak Mau Kalah dari IKN, Pengelola Benahi Kompleks Stadion Palaran Jadi Sport Tourism

“Di sana, kalau [penghasilan] cukup sih mencukupi. Tapi rasanya enggak ada bayangan untuk ke depannya itu hidup aku indah. Makanya aku keluar dari situ, mana tahu nanti dapat rasa nyamannya,” ujar Nurmis.

Pada Januari 2024, mereka pun berangkat ke IKN dengan harapan untuk mengubah nasib. Awalnya mereka menumpang di rumah keluarga Musmulyadi.

Baru dua hari, Musmulyadi bertemu dengan warga setempat yang membutuhkan tukang untuk membangun rumah kontrakan. Musmulyadi pun menyanggupinya dengan upah Rp250.000 per hari.

Ketika ditemui di tengah teriknya matahari di Kelurahan Sepaku, Musmulyadi dan istrinya berbagi tugas. Nurmis sibuk mengaduk semen, sedangkan Musmulyadi memasang keramik.

Ada tujuh petak kontrakan yang dibangun. Sepengetahuan Musmulyadi, masing-masing kontrakan itu akan disewakan kepada pekerja dari Pulau Jawa dengan harga sewa Rp4,5 juta per bulan.

Baca juga: Pengembangan Wisata di Kawasan IKN, Mulai dari Goa Tapak Raja 

BBC/OKI BUDHI Nurmis merantau dari Sumatra Barat ke IKN bersama suaminya, Musmulyadi untuk mengadu nasib

Walau upah yang dia terima hanya selisih Rp50.000 dibandingkan di Sumatra Barat, Musmulyadi mengatakan mereka berupaya berhemat demi mengumpulkan modal.

Baginya, pekerjaan kali ini adalah permulaan. Ke depannya, dia ingin menjadi pemborong di dalam proyek IKN. Sementara Nurmis punya harapan untuk membuka usaha catering.

“Namanya kami baru datang, pasti kami dari nol dulu. Kami harus mempelajari bagaimana cara-cara di sini. Kami pelajari berapa [upah] harian di sini, berapa pekerja, berapa upah tukang, berapa upah kepala tukang, itu kita harus pelajari dulu,” kata Musmulyadi.

“Kalau ibu nanti ya istilahnya dia mau kerja-kerja dulu bulanan, di kedai-kedai ikut catering, enggak masalah. Nanti setelah punya modal, kalau bisa kami buka catering sendiri,” ujarnya.

Baca juga: Hunian Pekerja Konstruksi di IKN Gunakan Teknologi Mobox, Ini Keunggulannya

Sebagai yang turut merasakan dampak ekonomi dari IKN, setidaknya untuk saat ini, Musmulyadi berharap megaproyek ini terus berlanjut.

“Kalau kami sebagai masyarakat kecil, mudah-mudahan proyek IKN ini terus berlanjut. Setidaknya kan untuk bisa mengurangi tingkat pengangguran, contohnya kami juga merantau di sini tidak sampai terlantar lah,” tutur Musmulyadi.

"Masyarakat sekitar akan menjadi asing"

KOMPAS.com/HILDA B ALEXANDER Pembangunan gedung Kementerian Koordinator (Kemenko) di Ibn Kota Nusantara (IKN), Sabtu (23/3/2024).

Kalaupun masyarakat adat tidak disingkirkan dari tanah mereka, pemerintah memiliki pekerjaan rumah besar untuk memberdayakan mereka.

Pemerintah tidak bisa hanya bertanggung jawab secara materi dengan membayarkan ganti rugi atas aset mereka, lalu membiarkan mereka meniti hidup kembali dari nol.

Pasalnya selama ini, mereka terbiasa menggantungkan hidup pada tanah dan ladang. Bukan bekerja pada sektor formal. Bahkan hanya segelintir yang menempuh pendidikan tinggi.

"[Tahun] 2019 itu saya catat, yang sampai di perguruan tinggi itu tidak sampai lima orang dan yang sarjana baru satu orang. Tetapi yang paling banyak itu SMP atau tidak lulus SMP sebenarnya," papar Sri.

Baca juga: Dua Investor Malaysia Berencana Bangun Apartemen di IKN

Dengan realita seperti itu, masyarakat asli akhirnya dihadapkan pada situasi yang "serba salah".

"Walaupun setelah itu ada [kebijakan] afirmasi beasiswa untuk anak-anak asli, tapi kan baru mulai. Jadi kalau tiba-tiba di situ ada ibu kota, pendatang, kita bisa bayangkan," ujarnya.

Menurut Sri, realita itu bertentangan dengan beragam jargon yang digaungkan bahwa IKN akan menjadi “kota hijau, modern, dan inklusif”.

"Saya kira kota ini akan menjadi tempat yang sangat ekslusif untuk sebagian kalangan tertentu, yang bahkan masyarakat di sekitarnya pun akan menjadi asing," kata Sri.

"Melanjutkan prosedur perampasan lama"

ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga Suasana pembangunan jalan di istana presiden Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (12/2/2024). Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan istana presiden di IKN telah mencapai 54 persen dan diproyeksi siap digunakan untuk menggelar Upacara Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 mendatang. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga/rwa.

Mereka telah terdesak oleh kehadiran industri ekstraktif seperti kayu dan sawit yang berkembang pesat sejak tahun 1960-an.

Itulah mengapa mayoritas masyarakat adat tidak memiliki sertifikat. Mereka hanya memegang surat segel tanah.

Ketika hendak mengurus legalitas atas tanah itu, banyak yang lahannya ternyata tumpang tindih dengan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.

Sri mengatakan persoalan itu berlangsung selama puluhan tahun tanpa pernah benar-benar diselesaikan.

Baca juga: Proyek Kantor Kemenko Senilai Rp 3,035 Triliun di IKN Terus Dikebut Saat Ramadhan

“Jadi ketidakadilan itu bukan hanya pada saat IKN. IKN hanya melanjutkan prosedur perampasan yang sebenarnya sudah berlangsung berkali-kali sejak industri kayu marak, sebelum menjadi perkebunan eukaliptus,” tutur Sri.

Sejak gagasan IKN muncul hingga kini dibangun, pemerintah pun belum kunjung mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah dan ladang mereka.

Tanpa pengakuan atas tanah itu pun, Sri mengatakan sulit berharap hak-hak masyarakat dapat dipenuhi, meski pemerintah mengeklaim akan mengganti rugi secara layak.

"Layak itu dengan ukuran apa? Karena tanah mereka tidak pernah diakui sebagai hak milik yang legal. Jadi ganti rugi yang layak, kemudian kalau cuma dihargai sebagai segel kan cuma diganti tanam tumbuh," ujar Sri.

Baca juga: Garap 12 Proyek Sekaligus di IKN, PTPP Pastikan Pekerjaan Berjalan Normal Selama Ramadhan

“Kalau kita cuma melihat IKN itu sebagai bangunan modern, orang-orang akan terpana, tapi kalau orang mengikuti prosesnya dari awal menangis lah."

“Tadinya saya punya harapan IKN itu akan jadi pilot project pertama pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kebijakan terhadap suku-suku asli di Indonesia yang sudah lama terepresi oleh proses pembangunan sejak zaman Orde Baru, tapi kenyataannya ini lebih buruk dari zaman Orde Baru menurut saya,” paparnya.

Mengukur keberhasilan IKN di tahun 2045

Dok. BAGIAN HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR Pembangunan HPK di IKN.

"Masyarakat adat yang lalu memang banyak yang tertinggal, tapi kalau dia punya anak keturunan, oke anaknya umur berapa dan sekolahnya di mana?"

"Nah kalau sekolah-sekolah di sekitar IKN ini ditingkatkan kualitasnya, diperbaiki kurikulumnya, diperbaiki kualitas guru-gurunya, diperbaiki infrastrukturnya, kita nanti akan melihat hasilnya lima, 10, hingga 20 tahun ke depan," ujar Jaka.

Sejauh ini, sebagian masyarakat lokal juga dipekerjakan di proyek IKN sesuai latar belakang pendidikan mereka.

"Kalau orang itu lulusan SD kan tidak mungkin jadi PNS, tapi dia bisa bekerja sebagai apa? Kita bikin pelatihan yang tadinya tidak bisa mengoperasikan eskavator, sekarang sudah banyak yang bisa," ujar Jaka.

Baca juga: Penjelasan AHY atas Perubahan Sikapnya soal IKN, Kini Dukung padahal Dulu Mengkritik

Dia mengatakan butuh waktu yang panjang untuk bisa membangun dan memberdayakan masyarakat di IKN.

"Jadi kita tidak bicara ketika 2024 semua harus disulap, KIPP jadi bagus, orang-orangnya juga langsung pintar-pintar."

"Mengukur keberhasilan Otorita, keberhasilan pembangunan IKN itu jangan sekarang, tapi 2045," ujar Jaka.