Kisah Penyandang Disabilitas dan Hak Politik yang Terabaikan di Kota Bima (Bagian 2)

Semenjak dimulainya tahapan Pemilu 2024, berbagai kegiatan sudah dilakukan termasuk sosialisasi dengan menyasar kelompok disabilitas.

Baca juga: Perjuangan Elo, Mahasiswa Disabilitas UB yang Disemangati oleh Rektor Saat Wisuda

Materinya mencakup tahapan penyelanggaraan pemilu, syarat memberikan hak suara di TPS, daerah pemilihan, sampai jenis surat suara Pemilu 2024.

Namun demikian, peserta disabilitas yang diundang masih gabung dengan segmen pemilih lain. Itu pun jumlah yang dilibatkan baru sebagian kecil dan terbatas untuk disabilitas tunanetra, tunarungu, serta tunawicara.

"Sosialisasi yang semua pesertanya disabilitas belum pernah kalau yang diselenggarakan KPU," ungkap Komisioner Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Bima, Yeti Safriati saat ditemui di kantornya, Jumat (12/1/2024).

Yeti Safriati menyadari jumlah pemilih disabilitas yang diundang mengikuti kegiatan sosialisasi belum cukup mewakili. Namun dia berharap materi yang diterima bisa diteruskan ke penyandang disabilitas lain.

Menurutnya, ada banyak tantangan yang dihadapi penyelenggara dalam mewujudkan pemilu ramah bagi kelompok disabilitas di wilayah ini.

Dalam hal sosialisasi misalnya, KPU Kota Bima belum memiliki pemateri khusus sesuai kategori keterbatasan para penyandang disabilitas.

"Kalau dibilang mewakili belum, susah. Kadang kami juga bingung apakah mereka mengerti atau tidak apa yang kami sampaikan, tapi sebagai penyelenggara tetap kita maksimalkan," terangnya.

Baca juga: Perjuangan Elo, Mahasiswa Disabilitas UB yang Disemangati oleh Rektor Saat Wisuda

Persoalan lain, lanjut Yeti, hanya penyandang disabilitas tertentu yang memiliki komunitas di wilayah ini, seperti kelompok tunanetra dan tunawicara.

Sementara di luar itu tidak memiliki komunitas sehingga menyulitkan penyelanggara melibatkan mereka dalam setiap kegiatan sosialisasi Pemilu 2024.

Saat sosialisasi langsung di tiap kelurahan saja, menurutnya masih banyak disabilitas yang tidak mau ikut berpartisipasi.

"Kadang juga kita undang tapi enggak hadir. Biasa hadir dikegiatan kami teman-teman yang tidak bisa melihat, tidak bisa bicara, kesulitan mendengar, selain dari itu tidak ada," ungkapnya.

Baca juga: Ganjar Libatkan Kaum Disabilitas Tulis Harapan di Belakang Kemeja Putihnya

TPS ramah disabilitas

Kendati menemui banyak kendala dalam menghadapi pemilih disabilitas, Yeti Safriati optimistis bisa mewujudkan pelayanan yang ramah bagi kelompok ini saat pemungutan suara di TPS.

Seperti misalnya memastikan lokasi TPS tidak berundak, kemudian pintu masuk TPS sampai bilik suara diperluas agar mudah diakses oleh semua kategori pemilih disabilitas.

Pemilih dengan segmen ini juga akan menjadi prioritas untuk memberikan hak suara lebih dulu ketika sudah berada di TPS.

"Bagi yang tunanetra kami menyediakan alat bantu template braille. Apakah mereka gunakan atau tidak dikembalikan ke mereka, karena tidak semua disabilitas itu bisa membaca huruf braille," jelasnya.

Baca juga: Pria di Bima Aniaya Pegawai SPBU, Pelaku Sempat Mengomeli Korban

Yeti menegaskan, KPU tidak menyediakan petugas khusus untuk mendampingi pemilih disabilitas saat memberikan hak suara di TPS.

Namun jika dibutuhkan dan atas permohonan pemilih, maka pendampingan akan dilakukan dengan tetap menjaga kerahasian pilihan yang bersangkutan.

"Tergantung pemilihnya, misalkan minta tolong ke penyelenggara maka akan didampingi,” ujarnya.

Tak punya penerjemah

Ketua Bawaslu Kota Bima, Atina.

Tantangan dalam mewujudkan pemilu ramah bagi pemilih disabilitas rupanya tidak hanya dialami KPU Kota Bima. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bima juga menemui banyak kesulitan.

Seperti misalnya tak memiliki pendamping khusus atau penerjemah bagi kelompok disabilitas tunarungu dan tunawicara.

"Bagi teman-teman yang tuli dan bisu itu kami kesulitan karena tidak ada penerjemah," kata Ketua Bawaslu Kota Bima, Atina.

Atina menyampaikan tidak memiliki pendamping khusus saat memberikan pendidikan politik bagi pemilih disabilitas. Namun, dalam beberapa kali kegiatan sosialisasi yang digelar baik yang semua pesertanya disabilitas atau gabungan pihaknya memanfaatkan orang terdekat dari mereka untuk menerjemahkan materi.

Baca juga: Surat Suara untuk KPU Kota Bima Tersasar ke Lombok Tengah

Menurutnya, penyandang disabilitas termasuk segmen pemilih yang sangat rentan kehilangan hak pilihnya saat Pemilu. Karenanya, selain bertugas memberikan pendidikan politik, pihaknya juga intens mengawasi dan memastikan data mereka terdaftar di DPT.

"Kalau pemilih disabilitas yang tidak terdata di DPT sejauh ini tidak ada di Kota Bima. Mereka ini punya kelompok dan aktif," terangnya.

Bawaslu, lanjut dia, sudah mencatat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT Pemilu 2024 ini sebanyak 943 orang dari semua kategori.

Terhadap pemilih yang tersebar di lima kecamatan itu, Bawaslu sudah menyampaikan himbauan kepada KPU untuk memetakan dan memastikan TPS ramah bagi kelompok tersebut.

"TPS di tempat ada pemilih disabilitas harus ramah dan pastikan ada pendampingnya," imbau Atina.

Baca juga: Pemprov DKI Bagikan 2.370 Alat Bantu untuk Penyandang Disabilitas di Jakarta

Perbedaan data

Freepik Ilustrasi difabel