Atasi Ketimpangan Sosial, Bupati Bandung Sarankan Pemerintah Berlakukan Mandatory Spending

Kang DS berharap, langkah tersebut dapat diikuti perusahaan-perusahaan lain di Kabupaten Bandung.

“Minimal, BPJS ketenagakerjaan warga untuk satu RT dapat ditanggung melalui CSR perusahaannya,” jelasnya.

Terkait usulan Kang DS tentang mandatory spending, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Maman Firmansyah menyambut baik rekomendasi tersebut. 

Menurutnya, langkah itu akan memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan jaminan sosial tanpa memberatkan Kementerian Sosial (Kemensos).

“Dengan adanya mandatory spending, jaminan sosial dapat langsung menggunakan anggaran di daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dana desa, atau CSR perusahaan di wilayah tersebut,” ungkapnya.

Maman juga berencana untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut dan melaporkannya ke pemerintah pusat.

Baca juga: Rencana Pembangunan Kereta Gantung di Kabupaten Bandung Masih Digodok

Sebagai informasi, acara tersebut dihadiri berbagai pihak terkait, termasuk Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang turut hadir sebagau narasumber.

Salah satu sorotan utama dalam diskusi itu adalah rekomendasi dari Kang DS terkait perlindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi pekerja informal di Kabupaten Bandung.