KLHK Kembali Segel 11 Lahan Terbakar Milik Perusahaan di OKI Sumsel

PALEMBANG, KOMPAS.com- Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum KLHK) menyegel 11 lahan milik perusahaan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan lantaran terbakar hingga menyebabkan kabut asap menyelimuti kota Palembang.

Ke-11 lahan yang disegel tersebut yakni, PT Sampurna Agro seluas 586 hektar,PT KS dengan luasan lahan terbakar 25 hektar, PT BKI 200 hektare, PT SAM 30 hektar, PT RAJ 1.000 hektar, PT WAJ 1.000 hektar, PT LSI 30 hektar, PTPN VII 86 hektare, PT SAI 586 hektar, PT TPR dan PT BHP (sedang dalam perhitungan luasan terbakar) dan terakhir lahan lainnya di Desa Kedaton OKI 1.200 hektar.

Direktur Jenderal Gakkum LHK, Rasio Ridho Sani mengatakan, penyegelan 11 perusahaan itu dengan memasang pelang di setiap titik lokasi terbakar.

Baca juga: Karhutla Meluas, Sumsel Tambah 5 Helikopter Water Bombing

Setelah disegel, kuasa hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta penyidik akan mendalami terkait penyebab terjadinya kebakaran.

“Ada langkah hukum yang kami lakukan berupa sanksi administratif pembekuan dan pencabutan izin termasuk sanksi cabut izin terhadap kegiatan bila terjadi berulang,” kata Rasio saat melakukan penyegelan di PT Sampurna Agro, Rabu (4/20/2023).

Rasio menegaskan, Kementerian LHK memantau lokasi titik pemantauan terjadinya fire spot di beberapa perusahaan yang terbakar.

Setelah itu, mereka pun mengirimkan surat peringatan kepada manajemen perusahaan yang terbakar.

Namun, PT Sampurna Agro tidak menggubris surat tersebut sehingga mereka pun datang dan langsung melakukan penyegelan di lokasi tempat terjadinya kebakaran.

Baca juga: BERITA FOTO: Kabut Asap Karhutla di Kampar Riau Makin Pekat

Lokasi tersebut diindikasikan terbakar karena kelalaian dari pihak perusaahan. Hal ini terlihat dari lokasi sekat kanal yang dibuat oleh Sampurna Agro lebih tinggi dibandingkan kawasan gambut di lahan konsesi milik mereka.

“Kami akan lakukan langkah hukum dan pencabutan izin. Perusahaan adalah pemilik tanggung jawab mutlak lahan terbakar. Langkah ini dilakukan sebagai efektifitas karhutla untuk meningkatkan efek jera,” tegas Rasio.