DPR Aceh Soroti Penggunaan Anggaran Rp 1,2 Triliun untuk PON 2024

BANDA ACEH, KOMPAS.com – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyoroti penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) yang mencapai Rp 1,2 triliun.

Ketua komisi IV yang juga anggota badan anggaran DPR, Zulfadli, mengatakan dari angka tersebut hanya Rp 883.900.000.000 menggunakan APBN 2023, sementara sisanya Rp 1.286.821.580.000 pakai APBA.

“Angka itu cukup fantastis untuk dibebankan kepada keuangan daerah (APBA),” kata Zulfadli dalam keterangannya kepada awak media di Banda Aceh, Sabtu (23/9/2023).

Baca juga: 2 Hari Diguyur Hujan, 5 Kabupaten di Aceh Terendam Banjir

Menurut Zulfadli, untuk pembiayaan PON tersebut juga dipastikan bakal menyedot Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) yang akan merugikan masyarakat Aceh.

"Jumlah kebutuhan anggaran yang sangat besar tersebut pasti akan menyedot DOKA. Hal ini akan berdampak pada pembangunan Aceh ke depan" ujar anggota DPRA fraksi Partai Aceh (PA) tersebut.

Zulfadli menilai, sikap Penjabat (Pj) Gubernur Aceh menyetujui penggunaan anggaran tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

"Pj Gubernur Aceh telah menyetujui penggunaan APBA untuk kepentingan PON. Tindakan tersebut menyalahi aturan hukum yang ada. Hal ini juga tidak pernah dibahas bersama dan mendapatkan rekomendasi dari DPRA,” tuturnya.

Lebih lanjut, Zulfadli menjelaskan, dalam rencana pembiayaan tersebut pembangunan venue PON membutuhkan biaya sebesar RP. 961.000.000.000, yang dianggarkan dari APBN Rp 883.900.000.000, dan APBA Rp.42.500.000.000 pada 2023, serta kekurangan biaya untuk venue sebesar Rp 34.600.000.000.

Baca juga: Jadi Tersangka Korupsi Peremajaan Sawit, Kadis Perkebunan Aceh Barat Ditahan

Sementara untuk penyelenggaraan membutuhkan dana sebesar Rp 1.527.221.580.000.

Dia merincikan, sebanyak Rp 275.000.000.000 akan dianggarkan dari APBA pada 2024, dan total defisit sebesar Rp 1.286.821.580.000.

“Defisit tersebut telah disetujui oleh Pj Gubernur untuk menggunakan APBA yang dianggarkan secara berkala. Pada 2023 sebsesar Rp 300.000.000.000 dan pada 2024 sebesar Rp 986.821.580.000,” ungkapnya.

Sementara itu juru bicara (jubir) Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengatakan saat Aceh dan Sumut terpilih menjadi tuan rumah pada 2020 lalu sudah sepakat untuk menanggung anggaran pelaksanaannya.

“Sebagai tuan rumah Aceh-Sumut berjanji siap menanggung anggaran pelaksanaan, itu memang sharing yang kita sepakati dulu, dan komitmen itu tentu harus kita jaga,” katanya saat dikonfirmasi.

Dijelaskan MTA, anggaran Rp 1,2 triliun itu sebenarnya bukanlah pengguanaan APBA melainkan akumulasi estimasi anggaran pelaksanaan PON di Aceh yang belum tercukupi.

“Yang harus kita pahami sebenarnya Rp 1,2 triliun itu bukanlah penggunaan APBA, dan anggaran Rp 1,2 triliun tersebut saat ini sedang dihitung fix oleh PB-PON,” ujarnya.

Baca juga: Nazam Aceh, Tradisi Lisan yang Nyaris Punah di Era Digital

MTA menyebutkan, sumber anggaran 1,2 triliun itu nantinya berasal dari beberapa sumber seperti sponsor, penjualan tiket, parkiran dan dari pusat.

“Sebagai tuan rumah Aceh tentu juga akan ada shearing, karena ini memang event nasional yang kita jemput sama-sama dengan Sumut pada 2020 lalu,” tuturnya.

Stadion Harapan Bangsa akan dirobohkan

Di sisi lain, MTA mengungkapkan, Stadion Harapan Bangsa Lhong Raya juga direncanakan akan dibangun baru sama seperti halnya Sumut. Karena lokasi di yang sama, maka disebut rehab berat.

“Pembangunan stadion di Aceh sebenarnya bangun baru juga, Stadion Lhong Raya itu dirobohkan dan dibangun yang baru. Disebut rehab berat, itu cuma istilah administrasi pembangunan saja,” ucapnya.

“Yang dirobohkan struktur-struktur yang kena reviltalisasi. Ini revitalisasi besar-besaran terhadap Stadion Lhong Raya,” tambahnya.