Korupsi Restribusi Sampah, Eks Kadis LH Bandar Lampung Divonis 6 Tahun Penjara

LAMPUNG, KOMPAS.com- Sebanyak tiga eks pejabat dan staf Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung divonis empat sampai enam tahun penjara.

Ketiganya dinyatakan bersalah melakukan korupsi retribusi sampah hingga Rp 9,3 miliar sejak 2019 hingga 2021.

Ketiga terdakwa yakni Sahriwansah (eks kepala dinas), Haris Fadilah (eks kabid tata lingkungan) dan Hayati (eks pembantu bendahara negara).

Baca juga: 7 Petani di Lampung Diamankan Saat Eksekusi 892 Hektar Lahan Sawit, Pengacara: Mereka Mempertahankan Tanaman

Vonis tersebut diberikan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Tanjung Karang dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Karang pada Kamis (21/9/2023) petang.

Ketua PN Tanjung Karang yang juga ketua majelis hakim persidangan perkara itu, Lingga Setiawan mengatakan terdakwa Sahriwansah dijatuhi vonis selama 6 tahun penjara.

Sahriwansah terbukti melanggar pada Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Vonis enam tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan," kata Lingga di PN Tanjung Karang, Jumat (22/9/2023).

Terdakwa Sahriwansah juga dijatuhi pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 4,39 miliar.

Baca juga: Soal Limbah Aspal, DLH Lampung Sebut Pelaku Bisa Didenda Rp 15 Miliar

Lingga mengatakan untuk uang pengganti kerugian negara ini telah dibayarkan oleh terdakwa Sahriwansah sebesar Rp 2,69 miliar.

"Sehingga sisa kewajiban uang pengganti yang harus dibayarkan sebesar Rp 1,7 miliar, subsider pidana penjara selama 1 tahun jika tidak dibayarkan," katanya.

Kemudian untuk terdakwa Haris Fadillah dijatuhi vonis selama 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan.

Terdakwa Haris juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 416 juta, yang telah dikurangi Rp 76 juta (telah dibayar). Sehingga sisa Rp 340 juta subsider 1 tahun penjara.

Sedangkan terdakwa Hayati divonis selama 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan.

Baca juga: Ketika Pedagang di Lampung Diimpit Marketplace, Buka Setiap Hari tapi Sepi Pembeli...

Hayati juga diwajibkan membayar uang kerugian negara sebesar Rp 984 juta yang dikurangi Rp 108 juta (telah dibayar), sehingga sisa Rp 876 juta subsider pidana penjara selama 1 tahun.

Diketahui, dugaan korupsi yang dilakukan ketiga terdakwa ini adalah dengan cara menaikkan harga (mark up) tarif retribusi sampah tersebut.

Kemudian membuat karcis palsu dan tidak menyetorkan uang hasil penarikan retribusi sampah dari 20 kecamatan di Kota Bandar Lampung.