Duduk Perkara Bentrok Warga Rempang Vs Aparat, Berawal dari Proyek Rempang Eco City

BATAM, KOMPAS.com – Terjadi bentrok antara warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, dengan tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Direktorat Pengamanan Badan Pengusahaan (BP) Batam, dan  Satpol PP di Pulau Rempang, Kamis (7/9/2023).

Bentrokan terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut.

Baca juga: Kepala BP Batam Berkomitmen Sediakan Hunian bagi Masyarakat Terdampak Program Rempang Eco-City

Petugas gabungan mendatangi lokasi pukul 10.00 WIB, sementara ratusan warga memblokir jalan, mulai dari Jembatan 4.

Baca juga: Tolak Pengukuran, Warga Pulau Rempang Batam Tutup Akses Jalan Jembatan 4 Barelang

Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan pemasangan patok di Pulau Rempang hari ini.

Baca juga: Warga Pulau Rempang Tetap Direlokasi Demi Investasi Rp 172,5 Triliun

Pemblokiran itu dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju kawasan Rempang.

Meski akses jalan mulai dari Jembatan 4 sudah diblokir warga, petugas gabungan tetap memaksa masuk untuk melakukan pemasangan patok.

Pelajar SD ketakutan

Kejadian itu juga membuat sejumlah pelajar sekolah dasar (SD) di Pulau Rempang ketakutan.

Arsyid, salah seorang guru di di SD Pulau Rempang, langsung berinisiatif mengumpulkan seluruh siswa di satu kelas.

Anak didiknya berteriak histeris saat terdengar suara bentrokan di sekitar sekolah mereka.

“Saat itu sedang proses belajar mengajar. Namun, setelah terdengar suara letupan seperti suara pistol, anak yang sebelumnya tenang belajar, seketika berteriak histeris. Makanya kami para guru langsung berinisiatif mengumpulkan anak-anak di satu ruangan,” kata Arsyid.

Para pelajar kemudian dijemput orangtua mereka.

“Alhamdulillah, para orangtua spontan menjemput anak-anak mereka, karena lokasi gedung sekolah cukup dekat sekali dengan lokasi kericuhan yang terjadi,” papar Arsyid.

“Untuk yang tidak dijemput, kami ungsikan ke rumah warga terdekat, karena sebagian anak-anak ada yang sudah menangis hingga tersedu-sedu,” ungkap Arsyid.

Sosialisasi

BP Batam mengaku telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Pulau Rempang, Galang, untuk melakukan pengukuran tanah batas hutan Rempang, Rabu (6/9/2023).

Hal ini, dilaksanakan dalam menindaklanjuti arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

Namun, sosialisasi tersebut tidak diindahkan oleh masyarakat dengan melakukan pemblokiran jalan dan sweeping di Jembatan 4 Barelang.

DOK BP BATAM Bentrok antara warga dan tim gabungan di Pulau Rempang, Galang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) akhirnya pecah. Ratusan orang yang mengaku masyarakat setempat memblokir jalan karena menolak masuknya tim gabungan yang hendak melakukan pengukuran lahan di Pulau Rempang tersebut.

Sehingga petugas gabungan membubarkan paksa dengan gas air mata kepada sekelompok masyarakat yang melakukan pemblokiran jalan dan sweeping.

Sebelum melepaskan gas air mata, petugas telah meminta masyarakat untuk tidak melakukan pemblokiran jalan, karena tindakan tersebut melanggar hukum.

Namun, imbauan tersebut tidak diindahkan. Bahkan ada warga yang melakukan perlawanan dengan melempar batu dan botol kaca.

Petugas kemudian melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa. 

Sejumlah ibu-ibu dan anak-anak yang berada pada barisan depan untuk mengadang petugas terkena gas air mata.

Saat ini, ibu-ibu dan anak-anak tersebut telah dibawa ke Rumah Sakit Embung Fatimah dan Klinik Yonif 10 Maritim Setokok untuk mendapat perawatan. 

Sejumlah warga juga mengalami sesak napas dan luka. 

Kondisi mereka hingga saat ini juga terus dipantau oleh tim kesehatan dari RSBP Batam.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait mengatakan, terpaksa meminta bantuan Tim Terpadu Kota Batam karena adanya pemblokiran jalan dan sweeping yang dilakukan oleh warga di Jembatan 4 dan Dapur 6.

“Sebelum melaksanakan kegiatan pengukuran ini, kita sudah melakukan berbagai tahapan sosialisasi oleh tim kecil yang masuk ke masyarakat maupun dari tim terpadu. Namun, warga tetap melakukan pemblokiran jalan, sehingga terpaksa melibatkan tim terpadu untuk menjalankan proyek strategis nasional ini,” kata Ariastuty, Kamis (7/9/2023). 

Untuk itu, dia mengimbau kepada masyarakat agar tidak melanggar aturan yang tentunya dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain.

“Kami berharap masyarakat tidak terprovokasi dengan isu yang berkembang. Kegiatan ini kami pastikan sudah melalui tahapan sosialisasi sebelumnya kepada warga,” ujar Ariastuty.

Alasan warga melawan

Usman, salah satu warga Pulau Rempang mengatakan, kericuhan ini terjadi karena tim gabungan dari BP Batam tetap memaksa untuk melakukan pengukuran dan pemasangan patok di Pulau Rempang. 

“Kami warga Pulau Rempang sepakat, tidak boleh ada kegiatan apa pun jika belum ada kepastian dari pemerintah untuk tanah turun temurun kami tidak direlokasi,” tegas Usman.

Usman mengaku, pihaknya tidak akan melakukan perlawanan jika pemerintah tidak semena-mena.

“Pemerintah tidak komitmen, makanya kami melakukan perlawanan untuk menjaga kampung yang merupakan tanah kelahiran yang sudah berlangsung ratusan tahun yang lalu,” ungkap Usman.

Usman juga kecewa, dari aksi penolakan ini ada beberapa warga yang diamankan ke Polresta Barelang karena dianggap melawan.

“Yang melawan itu pemerintah, karena berlaku semena-mena. Seharusnya pemerinta mengayomi rakyatnya, bukan malam merampas apa yang dimiliki rakyatnya,” jelas Usman.

“Kami tidak akan melakukan hal ini jika pemerintah mau sepakat untuk tidak melakukan relokasi seperti yang kami minta,” tegas Usman.

Sediakan hunian bagi warga Rempang 

Ariastuty mengatakan, BP Batam berkomitmen menyelesaikan hunian baru untuk masyarakat Rempang Galang yang terdampak relokasi dalam pengembangan Rempang Eco City.

Bahkan dalam dialog pengembangan Rempang yang dihadiri oleh ratusan masyarakat Rempang, di Ballroom Hotel Harmoni One, beberapa waktu lalu, Ariastuty mengaku semua telah dijelaskan.

“Relokasi ke tempat yang baru ini akan disiapkan BP Batam. BP Batam tidak akan pindahkan bapak dan ibu begitu saja,” ungkap Ariastuty.

Jika hunian baru tersebut belum selesai, maka masyarakat Rempang Galang akan mendapatkan hunian sementara.

Tidak hanya itu, biaya hidup masyarakat selama di hunian sementara juga akan ditanggung setiap bulannya.

Adapun biaya hidup selama masa relokasi sementara itu sebesar Rp 1.034.636 per orang dalam satu kepala keluarga.

Biaya hidup tersebut termasuk biaya air, listrik, dan kebutuhan lainnya.

Sementara, masyarakat yang memilih tinggal di tempat saudara atau di luar dari hunian sementara yang disediakan, akan diberikan tambahan biaya sewa sebesar Rp 1 juta per bulan.

“Jadi itu akan BP Batam berikan sampai hunian baru selesai dibangun,” terang Ariastuty.

Hunian baru yang disiapkan itu berupa rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta dengan luas tanah maksimal 500 meter persegi.

Hunian ini berada di Dapur 3 Si Jantung, yang sangat menguntungkan untuk melaut dan menyandarkan kapal.

Lokasi hunian baru tersebut akan diberi nama "Kampung Pengembangan Nelayan Maritime City".

Program ini memiliki slogan “Tinggal di Kampung Baru yang Maju, Agar Sejahtera Anak Cucu”.

Kampung Pengembangan Nelayan Maritime City akan menjadi kampung percontohan di Indonesia sebagai kampung nelayan modern dan maju.

Sebab, di Kampung Pengembangan Nelayan Maritime City itu akan tersedia berbagai fasilitas pendidikan lengkap (SD, SMP hingga SMA), pusat layanan kesehatan, olahraga dan sosial.

Tidak itu saja, di kampung ini nantinya juga tersedia fasilitas ibadah seperti masjid, gereja, tempat pemakaman umum yang tertata, dan fasilitas dermaga untuk kapal-kapal nelayan dan trans hub.

Pembangunan hunian baru itu akan dijalankan selama 12 bulan setelah pematangan lahan. Ditargetkan hunian tahap satu akan selesai pada Agustus 2024 mendatang.

“Intinya BP Batam akan semaksimal mungkin memberikan yang terbaik kepada masyarakat Pulau Rempang yang terdampak maupun yang tidak terdampak,” ujar Ariastuty.