Destinasi Pariwisata Super Prioritas Tanpa Naskah

Program tiba-tiba itu memunculkan konflik dengan masyarakat Balige karena terjadi penggusuran. Penggusuran tersebut tanpa persiapan yang matang.

Sementara lomba kedua F1 Powerboat Danau Toba 2023 terpaksa dibatalkan karena adanya angin kencang dan ombak tinggi pada Februari lalu. Presiden Jokowi yang hadir hanya menyerahkan piala pemenang pada race 1.

Karena tidak adanya dokumen pembangunan, pengembangan Danau Toba yang menjadi DPSP dikerjakan menurut selera penguasa.

Masyarakat hanya bisa menonton apa yang terjadi tanpa dapat memberikan kritik dan saran untuk melihat Danau Toba jauh kedepan.

Tidak adanya naskah akademik DPSP menunjukkan bahwa program ini sangat kental orientasi proyeknya. Masyarakat lokal yang hidup ratusan tahun tidak dilibatkan dalam mengambil kebijakan.

Padahal dalam UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) secara nyata memerintahkan agar kegiatan berdampak penting wajib memiliki dokumen lingkungan. Dalam penyusunan dokumen lingkungan diadakan konsultasi publik terlebih dahulu.

Di tengah gelapnya pemahaman masyarakat tentang rencana DPSP Danau Toba, maka hal yang terjadi hampir selama lima tahun kegiatan wisata di Danau Toba, tidak berkelanjutan.

Kegiatan pariwisata seperti F1H20 dampaknya hanya sesaat. Tujuan mulia agar devisa daerah meningkat gagal tercapai.

Event F2H20 mengakibatkan hotel dan penginapan di Balige dan sekitarnya penuh karena dihuni oleh pejabat kementerian terkait dan para pegawai BUMN saja.

Dengan kata lain, manfaat yang berkelanjutan tidak terjadi bagi masyarakat lokal, tetapi hanya dana kementerian dan BUMN yang pindah ke Danau Toba.

Melihat realitas tersebut, maka perlu peninjauan program ini dengan cara menata ulang. Pemerintah dan masyarakat perlu membahas secara komprehensif.

Hal yang sangat prioritas dibahas adalah pembangunan pariwisata dengan melibatkan seluruh kawasan. Selama ini DPSP hanya berpusat di Sibisa dan tidak berdampak ke daerah lain seperti Kabupaten Simalungun, Dairi, Humbang, dan Tapanuli Utara.

Hak-hak masyarakat lokal yang sempat hilang harus dipulihkan dan dibangun konsep pariwisata yang berkelanjutan.

Pembangunan pariwisata membutuhkan naskah yang kuat dan seluruh masyarakat dapat mengontrolnya.