Kisah Anak di Bawah Umur Terdakwa Pembunuhan, Berawal Jadi Korban Kekerasan Seksual, Kini Ingin Lanjutkan Masa Depan

Trauma akan tetap dijalani seumur hidup, F tidak ingin menceritakan lagi proses pahit yang sudah dilalui setelah kasus tersebut.

Ia ingin menjadikan itu pembelajaran. Ia ingin bertumbuh menjadi dewasa tanpa penyesalan dan menyalakan diri sendiri atas takdir yang maha kuasa.

"Saya yang antar F ke Sentra Paramitha saat proses penyidikan dilakukan PPA Polres Sumbawa," kata Fatriatulrahma, Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumbawa, Sabtu (26/8/2023).

Pilihan untuk rehabilitasi dan terapi penyembuhan trauma bisa didapatkan di Sentra Paramitha. Pilihan itu diambil setelah adanya rekomendasi dari penyidik PPA Reskrim Polres Sumbawa dan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas.

Selain itu, di Sumbawa saat itu belum ada shelter UPTD PPA seperti milik Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) sekarang ini.

Menurutnya, anak rentan menjadi korban berkali-kali saat dihadapkan pada kasus kekerasan seksual. Dan tak jarang pula mereka akan menjadi pelaku saat ada ancaman atas keselamatannya.

Baca juga: Duduk Perkara 24 Tahanan Lapas Anak Batanghari Kabur, Ketahuan gara-gara 4 Orang Kembali dan Ketuk Pintu Depan

"Kesalahan apapun yang dilakukan anak, mereka tetap tidak bisa dinyatakan bersalah sepenuhnya. Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) amanatkan kepentingan terbaik bagi anak," kata Atul sapaan akrabnya.

Saat ancaman hukuman 7 tahun atau lebih, diversi atas kasus ABH tidak bisa dilakukan baik di kepolisian maupun kejaksaan. Kecuali hakim, karena memiliki hak prerogatif atas itu.

"Undang-Undang SPPA membatasi jerat hukuman bagi anak berkonflik hukum maksimal 7 tahun. Lebih dari itu tidak bisa," jelas Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Reskrim Polres Sumbawa Aiptu Arifin Setioko Sabtu (26/8/2023).

Penyidik dihadapkan pada batasan waktu yang cukup singkat selama proses penyidikan yaitu 7 hari dan 8 hari di Kejaksaan sehingga dalam waktu 15 hari berkas perkara ABH harus dinyatakan P21.

"Saat kasus F tantangannya luar biasa. Saya sampai ke Denpasar untuk uji laboratorium sampel darah, sidik jari dan lainnya karena alat bukti pisau dibuang F ke laut," papar Arifin.

Pertimbangan utama dalam penanganan ABH adalah kepentingan terbaik tentu memperhatikan masa depan yang akan dijalani oleh anak tersebut masih panjang.

Baca juga: Kunjungi Lapas Anak Blitar, Wamen Hukum dan HAM: Lapasnya Sangat Bersih, Sangat Manusiawi

"Apapun kesalahan anak. Pasti dampak dari perlakuan orang dewasa yang ada di sekitarnya. Itulah mengapa penting peran dan fungsi keluarga dalam hal ini orangtua dalam mendidik anak," ucap Arifin.

Penanganan ABH membutuhkan perhatian dari semua pemangku kepentingan, tidak bisa hanya satu pihak. Pemerintah, NGO maupun orangtua harus duduk bersama memikirkan dan memutuskan hal terbaik bagi anak.

Untuk menuju Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sumbawa, penanganan ABH harus sejalan dengan kegiatan lainnya yang menjadi prioritas utama.

"Pemerintah harus membina ABH. Gedung dan petugas seperti di Sentra Paramitha mesti dibangun di Pulau Sumbawa agar ABH bisa dibina supaya tidak mengulang perbuatannya," harap Arifin.