Rentetan Kasus Kecelakaan Kereta: Mendesak Sertifikasi Penjaga Pintu Lintasan

Tentunya dengan banyaknya personel PJL di Dinas Perhubungan provinsi dan kota/kabupaten di seluruh Jawa dan Sumatera, maka biaya tersebut relatif besar bagi Pemda.

Pada tahun anggaran 2018 sampai 2019, di PPI Madiun dan STTD Bekasi menyelenggarakan diklat pemberdayaan masyarakat bagi petugas PJL Dinas Perhubungan. Diklat tersebut membantu Pemda dari sisi anggaran.

Namun tiga tahun terakhir belum ada lagi anggaran Diklat Keselamatan, baik di PPI Madiun dan STTD Bekasi.

BPSDM Perhubungan diharapkan mampu mengadakan Diklat Keselamatan PJL tersebut sekaligus membantu Pemda dari sisi anggara.

Sebaiknya BPSDM Perhubungan segera menganggarkan kegiatan pembinaan keahlian dan kompetensi guna tersertifikasinya petugas PJL di semua JPL, baik berasal dari Dishub Provinsi dan kabupaten/kota.

Peralatan JPL dan EWS yang canggih memang harus dioperasikan oleh SDM yang tersertifikasi pula.

Direktorat non teknis Kemenhub dalam hal ini BPSDMP sebaiknya juga berperan aktif untuk penyediaan SDM berkompetensi keselamatan jalur perlintasan langsung (JPL).

Artinya keselamatan di JPL tidak selalu menjadi tanggung jawab direktorat teknis di DJKA, tetapi juga tenggung jawab direktorat nonteknis.