Tolak Tahapan Seleksi Anggota MRP, Masyarakat Tabi-Saireri Demo di Kantor Gubernur Papua

JAYAPURA, KOMPAS.com - Puluhan masyarakat dari wilayah Adat Tabi dan Saireri melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Papua, Kamis (27/7/2023).

Mereka memprotes hasil seleksi dan pemilihan calon anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) periode 2023-2028.

MRP merupakan lembaga representatif kultural Papua yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus.

Dengan dilakukannya pemekaran, kini Provinsi Papua sudah terbagi menjadi empat setelah DPR menyetujui berdirinya Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Tengah.

Baca juga: Jelang Akhir Masa Jabatan Gubernur dan Wagub Papua Barat, Ketua MRP Imbau Warga Jaga Keamanan

Pembagian provinsi juga dilakukan berdasarkan wilayah adat, dimana Papua Pegunungan merupakan wilayah adat Lapago, Papua Tengah masuk wilayah adat Mepago, Papua Selatan wilayah adat Animha dan Papua sebagai provinsi induk berada di wilayah adat Tabi dan Saireri.

Pemekaran tersebut secara otomatis juga diikuti oleh pendirian MRP di masing-masing provinsi.

Menurut Ketua Forum Intelektual Muda Tabi dan Saireri Yulianus Dwaa, dengan adanya pemekaran provinsi seharusnya MRP diisi oleh masyarakat adat Tabi dan Saireri.

Namun menurut dia hasil seleksi MRP Periode 2023-2028 justru diisi oleh nama-nama yang merupakan perwakilan dari wilayah adat lain.

"Sikap kami jelas, menolak seluruh tahapan seleksi rekrutmen MRP," ujarnya di Jayapura.

Karenanya ia menuntut untuk bertemu dengan Plh Gubernur Papua untuk meminta penjelasan mengenai proses seleksi sehingga sebagian besar yang lolos merupakan masyarakat adat di luar Tabi dan Saireri.

Baca juga: Ketua MRP Disebut Salah Gunakan Wewenang Jabatan dan Lakukan Perpecahan di Internal

"Kami beri waktu Plh Gubernur untuk menemui kami sampai hari Jumat, kalau tidak kami akan menyampaikan aspirasi di Mendagri hari Selasa," kata dia.

Sementara Abraham George Tanati Mewakili Masyarakat Adat Saereri menyayangkan hasil seleksi MRP yang justru tidak diisi oleh masyarakat adat setempat.

Menurut dia, setelah adanya pemekaran provinsi, seharusnya seluruh lembaga kultural diisi oleh perwakilan masyarakat dari adat setempat.

"Dulu Papua (sebelum pemekaran) kami bersama dan sekarang sudah terbagi. Tapi kenapa sekarang malah kami tidak dapat tempat di lembaga culture ini," kata dia.

Baca juga: Lantik Panitia Pemilihan MRP, Pj Gubernur Papua Barat Tekankan Kejujuran

Kepala Satpol PP dan Penanggulangan Bencana Papua Wiliam Robert Manderi yang menemui pendemo menjelaskan bahwa saat ini ada agenda penting yang harus dihadiri oleh para pejabat utama Pemprov Papua sehingga tidak ada yang bisa menemui massa.

"Hari ini bapak Plh Gubernur dan bapak Plh Sekda ada agenda yang sangat padat. Saya akan sampaikan kepada bapak Plh Gubernur kalau bisa besok bisa menemui bapak dorang," tuturnya.