Alasan Menkes Minta Rumah Sakit di Daerah Lengkapi Layanan bagi Pasien Stroke, Jantung, dan Kanker

KARAWANG, KOMPAS.com- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta rumah sakit di daerah melengkapi layanan bagi pasien stroke, jantung, dan kanker.

Alasannya, ketiga penyakit ini paling banyak mengakibatkan kematian di Indonesia.

Baca juga: Menkes Tak Masalah UU Kesehatan Digugat ke MK: Itu Normal

Budi mengatakan, penyakit stroke menjadi penyebab pertama kematian pasien di Indonesia.

Posisi kedua ialah penyakit jantung dan kanker.

"Rumah sakit di seluruh daerah harus bisa melayani stroke, jantung dan kanker. Kenapa? Itu paling banyak meninggalnya," kata Budi dalam peluncuran Revitalization dan Transformation Toward Center of Excellent RSUD Karawang, Sabtu (15/7/2023).

Baca juga: Pembelaan Menkes Soal UU Kesehatan, dari Pasal Mandatory Spending sampai Jalan Mulus Nakes Asing

Budi menyebutkan layanan Positron Emission Tomography (PET) Scan untuk mengetahui sebaran kanker di Indonesia hanya ada di dua kota, yakni Bandung dan Jakarta.

"Kasihanilah rekan-rekan kita yang hidup di Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Makassar, Medan. Karena kalau mereka kena kanker, mau lihat penyebarannya harus datang ke Bandung atau datang ke Jakarta yang antrean bisa sampai 6 bulan sampe 12 bulan," tambah Budi.

Dengan waktu tersebut, kata Menkes, bisa jadi sel kanker sudah menyebar dan berakibat fatal.

Menurutnya, deteksi dini kanker pun sangat penting. Sehingga layanan tersebut sudah selayaknya ada di rumah sakit di daerah.

"Menurut ahli, kanker 90 persen bisa disembuhkan. Syaratnya terdeteksi pada stadium 1. Kalau terdeteksi stadium 3, 90 persen meninggal," katanya.

Baca juga: Aspartam Masuk Daftar Bahan Makanan yang Mungkin Sebabkan Kanker

Begitu juga dengan penyakit jantung. Hanya ada 44 dari 514 rumah sakit daerah di kabupaten dan kota yang memiliki layanan penyakit jantung yang memadai. 

"Bayangin kalau orang kena serangan jantung di Sukabumi dibawa ke Jakarta ke Bandung, wafat dia," ujarnya.

Di Indonesia, dia menyebutkan, kurang dari 44 kota atau kabupaten yang rumah sakit daerahnya mempunyai alat dan dokter spesialis untuk menangani penyakit stroke.

"Jangan sampai juga alatnya ada, tapi dokter spesialisnya enggak ada," ujarnya.

Baca juga: Menkes Ungkap Alasan Hapus Anggaran Wajib Bidang Kesehatan, Soroti soal Transparansi

Pelaksana tugas (Plt) RSUD Karawang Fitra Hergyana mengatakan, pihak terus memperbaiki dan melengkapi pelayanan. Salah satunya soal dokter spesialis.

RSUD Karawang menyekolahkan kembali 10 dokter umum asli Karawang untuk menjadi dokter spesialis anak, obgyn, rehabilitasi medis, dan bedah syaraf.

Selain itu juga ada dokter spesialis disekolahkan kembali menjadi sub spesialis.

Beberapa di antara mereka mendapat beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LDPP) dan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

"Nantinya mereka akan kembali ke RSUD Karawang," kata Fitra.

RSUD Karawang, kata Fitra, juga tengah bersiap menjadi rumah sakit rujukan Provinsi Jawa Barat. Karenanya, berbagai transformasi mulai dari infrastruktur, alat, dan pelayanan dilakukan.

"Saya mempersiapkan bagaimana rumah sakit pemerintah yang dulunya kotor, jelek, seperti itu pelayanan kita bertranformasi untuk pelayanan lebih baik dan pelayanannya juga lengkap," kata Fitra.