Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Atlet NTB Peraih Medali PON Tuntut Diangkat Jadi PNS, Sebut Pemprov Pernah Janji

Kompas.com - 13/03/2023, 16:11 WIB
Idham Khalid,
Krisiandi

Tim Redaksi

MATARAM, KOMPAS.com - Sejumlah atlet asal Nusa Tenggara Barat (NTB) dari berbagai cabang olahraga (Cabor) menggelar konfrensi pers di Gelanggang Olahraga  (GOR) Turida, Kota Mataram, Senin (13/3/2023).

Mereka mengaku sebagai atlet NTB peraih medali di Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua 2021.

Para atlet ini menuntut status sebagai pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang dijanjikan sebelumnya.

Para atlet ini kecewa dengan sikap Pemerintah Provinsi NTB yang dianggap tak serius menjamin masa depan kesejahteraan para atlet.

Dalam konferensi pers tersebut, atlet-atlet ini pun mengaku tak mendapat gaji layak. Bahkan bayaran selama pemusatan latihan daerah (pelatda) dua bulan terakhir tak dibayarkan.

Baca juga: Kejati Geledah Kantor Dinas ESDM NTB terkait Kasus Korupsi Tambang Pasir di Lombok Timur

"Kita saat itu dijanjikan pekerjaan, bahkan kami masih menyimpan videonya. Tapi pada kenyataannya bagaimana? Kita masih seperti ini, belum diangkat sebagai menjadi PNS atau PPPK, hanya honorer," kata salah satu Atlet cabor Panjat Tebing Ade Irma Suryani.

Atlet-atlet tersebut pun membandingkan kebijakan pemerintahan sebelumnya terhadap atlet berprestasi.

Dijelaskan oleh atlet yang sudah empat kali mewakili NTB di PON dan sudah berkerja sebagai PNS, Andriyan, sejumlah atlet yang berprestasi pada tahun 2010 diberikan jabatan sebagai PNS melalui jalur prestasi.

"Kalau pemerintahan yang dulu dengan para atlet sangat solid, tidak seperti sekarang, nasib atlet-atlet ini tidak jelas," kata Irma.

Baca juga: Munakib, Atlet NTB yang Masih Menanti Janji Jadi PNS dari TGB

Para atlet itu pun bahkan mengancam akan berpindah ke provinsi lain karena tidak diberikan pekerjaan.

"Kami bisa saja pindah ke DKI, Jawa maupun Bali karena janji lapangan pekerjaan yang tidak ditepati. Beberapa atlet andalan NTB akan melakukan hal tersebut. Karena ya ini, janji tidak terpenuhi dan atlet tidak sejahtera," kata Irma.

Saat dikonfirmasi, Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengaku tidak bisa merealisasikan janji atlet sebagai PNS karena ada mekanisme yang harus dilewati.

"Kalau sebagai PNS saya rasa tidak mungkin, karena menjadi PNS itu ada prosedurnya," kata Bang  Zul sapaan akrab gubernur.

Baca juga: Geledah Kantor Dinas ESDM NTB, Jaksa Bawa 2 Kardus Isi Berkas

Bang Zul menjelaskan, Pemda hanya berwenang mengangkat para atlet sebagai pegawai di Pemda.

"Kalau sebagai pegawai Pemda kan masih ada otoritas kami. Kalau PNS kan seleksi nya di depan komputer," kata Zul.

Saat ditanyakan kejelasan status PPPK para atlet yang notabene kewenangan pemerintah daerah, Gubernur NTB akan mengecek status pemberkasan milik para atlet.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Banjir Demak, Siti Panik Ketiga Anaknya Terkena DBD

Usai Banjir Demak, Siti Panik Ketiga Anaknya Terkena DBD

Regional
Prakiraan Cuaca Pekanbaru Hari Ini Rabu 24 April 2024, dan Besok : Tengah Malam ini Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Pekanbaru Hari Ini Rabu 24 April 2024, dan Besok : Tengah Malam ini Hujan Ringan

Regional
Dikabarkan Tenggelam di Laut, Aparat Desa Ternyata Pergi Jauhi Rekannya

Dikabarkan Tenggelam di Laut, Aparat Desa Ternyata Pergi Jauhi Rekannya

Regional
Perjuangan Sisilia Unut Sudah 30 Tahun Memikul Derita Sakit Gondok Seukuran Bola Plastik, Butuh Biaya Operasi

Perjuangan Sisilia Unut Sudah 30 Tahun Memikul Derita Sakit Gondok Seukuran Bola Plastik, Butuh Biaya Operasi

Regional
Pengakuan Pembunuh Karyawan Toko di Sukoharjo, Incar THR Korban Senilai Rp 5 Juta untuk Bayar Utang

Pengakuan Pembunuh Karyawan Toko di Sukoharjo, Incar THR Korban Senilai Rp 5 Juta untuk Bayar Utang

Regional
Digaji Rp 2,2 Juta, Bawaslu Pangkalpinang Cari 21 Anggota Panwascam

Digaji Rp 2,2 Juta, Bawaslu Pangkalpinang Cari 21 Anggota Panwascam

Regional
Harga Naik, Peminat Perhiasan Emas Muda di Kota Malang Meningkat

Harga Naik, Peminat Perhiasan Emas Muda di Kota Malang Meningkat

Regional
Mobil Dinas Terekam Isi BBM Bersubsidi, Begini Penjelasan Pemprov Jateng

Mobil Dinas Terekam Isi BBM Bersubsidi, Begini Penjelasan Pemprov Jateng

Regional
Sempat Kosong, Stok Vaksin Antirabies di Sikka Sudah Tersedia

Sempat Kosong, Stok Vaksin Antirabies di Sikka Sudah Tersedia

Regional
Satreskrim Polres Merauke Tangkap Para Pelaku Jambret yang Beraksi di 6 Titik Berbeda

Satreskrim Polres Merauke Tangkap Para Pelaku Jambret yang Beraksi di 6 Titik Berbeda

Regional
Calon Bupati Independen di Aceh Utara Wajib Kantongi 18.827 Dukungan

Calon Bupati Independen di Aceh Utara Wajib Kantongi 18.827 Dukungan

Regional
Sudah Punya Tokoh Potensial, Partai Demokrat Belum Buka Penjaringan untuk Pilkada Semarang

Sudah Punya Tokoh Potensial, Partai Demokrat Belum Buka Penjaringan untuk Pilkada Semarang

Regional
Pergi ke Sawah, Pencari Rumput di Lampung Tewas Tersambar Petir

Pergi ke Sawah, Pencari Rumput di Lampung Tewas Tersambar Petir

Regional
Tentara Amerika Ditemukan Meninggal di Hutan Karawang, Diduga Terkena Serangan Jantung

Tentara Amerika Ditemukan Meninggal di Hutan Karawang, Diduga Terkena Serangan Jantung

Regional
Pelaku Pembunuhan Perempuan di Polokarto Sukoharjo Ternyata Mahasiswa, Terancam Penjara 20 Tahun

Pelaku Pembunuhan Perempuan di Polokarto Sukoharjo Ternyata Mahasiswa, Terancam Penjara 20 Tahun

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com