11 ASN Bangka Belitung Langgar Netralitas Pemilu 2024, Pemprov Minta Laporkan Pelanggar di SiLapor ASN

BANGKA, KOMPAS.com - Sebanyak 11 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan teguran karena dinilai melanggar netralitas terkait Pemilu 2024.

Jumlah pelanggaran yang terangkum hingga Juli 2022 itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 7/2017, Pasal 280 Ayat 2F dan 2G.

Payung hukum tersebut berbunyi, pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan ASN, Anggota TNI, Polri, Kades, Perangkat desa.

Baca juga: ASN di Mamuju Diduga Tipu Warga Rp 50 Juta, Begini Modusnya

"Melihat data pelanggaran tersebut, maka diperlukan peningkatan pengawasan bagi ASN, bukan hanya dari Badan Pengawas Pemilu saja, tapi juga pengawasan dari sesama ASN," kata Kepala Bidang Mutasi, Promosi dan Penilaian Kinerja Aparatur Bangka Belitung, Rusdianto di Pangkalpinang, Jumat (9/12/2022).

Apabila masyarakat menemukan indikasi pelanggaran netralitas dan kode etik ASN di lingkup Pemprov Bangka Belitung, maka dapat melaporkannya melalui website SiLapor ASN di laman https://lapor.babelprov.go.id/silaporasn.

Menurut Rusdianto, dengan adanya portal online, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah untuk melaporkan tanpa harus melewati prosedur yang panjang.

"Dengan adanya website, masyarakat bisa lebih mudah melaporkan hal-hal yang berpotensi menyebabkan pelanggaran netralitas dan pelanggaran kode etik, tanpa harus melalui prosedur tatap muka yang mungkin dapat memberatkan pelapor," kata Rusdianto.

SiLapor ASN ini dihadirkan demi mewujudkan sistem good governance sehingga semua aspirasi dan pengaduan, pembinaan dan pengawasan tersampaikan dengan baik.

"Untuk memaksimalkan SiLapor ASN, website ini sudah disosialisasikan secara masif melalui media sosial, agar tersampaikan ke semua masyarakat," ujar dia.

Jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan, dapat disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah terkait Larangan Netralitas Bagi Pegawai ASN dalam Pemilu.

Seperti Peraturan Pemerintah Nomor 94/2021, Pegawai Negeri Sipil dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Baca juga: Dituding Intimidasi ASN yang Hendak Mengajukan Cerai karena KDRT, Ini Jawaban Sekda Kendal

Dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerja.

ASN juga dilarang memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Tidak diperbolehkan juga bagi ASN Mengunggah foto atau menanggapi (like, share, komentar dan sejenisnya) semua hal yang terkait dengan pasangan calon di media online dan media sosial, Berfoto bersama dengan pasangan calon atau menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan parpol di luar tugas kedinasan.