Wacana Mobil Listrik Ramah Lingkungan Jadi Kebijakan yang "Mahal", Pemerintah Harus Apa?

Menurut Thamrin, ketidakpatuhan daerah ini hendaknya dipandnga sebagai rasionalitas di balik instruksi tersebut demi mempertimbangkan aspek lainnya secara prioritas utama.

"Inilah hikmah dari peristiwa ini yaitu hendaknya jangan dipandang semata sebagai ketidakpatuhan daerah terhadap instruksi presiden," ujarnya.

Apa yang harus dilakukan pemerintah?

Baca juga: Begini Nasib Mobil Listrik Pemimpin Negara dan Delegasi Usai KTT G20

Selanjutnya, pemerintah daerah sebaiknya diberikan waktu untuk mempersiapkan wilayahnya dalam melakukan trasnformasi energi terutama dalam penggunaan mobil bertenaga listrik.

Pertimbangan lainnya, pemda dihadapkan dengan biaya infrastruktur yang besar di samping kesiapan secara sosial dan ekonomi.

Thamrin juga menambahkan, jangan sampai kebijakan yang seharusnya mendukung lingkungan, menjadi beban dan tidak efisien bagi masyarakat.

"Jangan justru kebijakan yang harusnya pro efisiensi dan ramah lingkungan, malah menjadi kebijakan yang 'mahal' dan justru tidak efisien," tuturnya.

Sumber: Kompas.com (Penulis Kontributor Ungaran, Dian Ade Permana | Editor Dita Angga Rusiana)