Pada prinsipnya, proyek itu merupakan program pusat yang menyasar pada keluarga prasejahtera. Proyek ini seharusnya dikelola langsung oleh masyarakat melalui KSM. Namun faktanya, ada campur tangan pihak swasta dalam pengerjaan proyek tersebut.
Selain itu, diduga jenis dan harga barang sudah ditentukan tanpa standar yang jelas. Bahkan KSM diwajibkan mengambil barang dari supplier yang sudah ditentukan sebelumnya, tanpa ada pilihan lain.
Jaksa mendapatkan fakta keterlibatan warga sipil berinisial M, yang berperan sebagai perantara antara supplier dengan PT. B, hingga berujung pada praktik penggelembungan anggaran.
Baca juga: Ketika Mapolres Luwu Dicoreti Sarang Pungli dan Sarang Korupsi oleh Anggota Polisi...
Selain itu, penentuan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tidak jelas. Hasil asistensi jaksa, ternyata penentuan HPS tanpa survei. Lebih anehnya lagi bagian keuangan Pemkab Nunukan tidak mempermasalahkannya.
Selaras dengan itu, temuan hasil pekerjaan di lapangan juga memprihatinkan. Tidak sedikit septic tank yang mangkrak tidak terpakai. Bahkan ada yang sudah memiliki kloset, namun biaya untuk pembeliannya tetap dicairkan.
Para tersangka, dijerat dengan Pasal 2 dan 3 Undang undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang undang Nomor 20 tahun 2001, tentang penghapusan tindak pidana korupsi, dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun penjara.
"Para tersangka kita lakukan penahanan rutan, dengan pertimbangan untuk mencegah menghilangkan barang bukti, atau kabur. Sementara ini, para tersangka akan menempati rutan selama 20 hari, terhitung mulai 17 Oktober sampai 5 November 2022," pungkasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.