Targetkan Stunting Turun 12 Persen pada 2026, Pemprov Sulut Fokus di 15 Kabupaten/Kota

Monitoring

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden, Suprayoga Hadi mengungkapkan, mekanisme monitoring dan evaluasi menjadi elemen penting dalam percepatan penurunan stunting di daerah.

Baca juga: BKKBN Perkuat Akurasi 3 Metode Penurunan Stunting, Apa Saja?

Monitoring dimulai dari penguatan data sasaran prioritas penurunan stunting dan juga peningkatan kualitas dan kuantitas data entry Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat Elektronik (e-PPGBM).

Suprayoga menjelaskan, monitoring dilakukan untuk meningkatkan peran tim percepatan penurunan stunting (TPPS) desa/kelurahan, TPPS kecamatan, dan TPPS kabupaten/kota.

Terutama, kata dia, dalam memastikan perencanaan dan penganggaran menyasar desa/kelurahan prioritas, khususnya sasaran keluarga berisiko stunting.

Suprayoga juga menyebutkan, komitmen kepala daerah sangat penting dalam menentukan arah kebijakan dan alokasi anggaran. 

“Komitmen kepala daerah harus diwujudkan dalam aksi nyata dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan dapat menyasar kelompok sasaran sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara langsung kelompok sasaran,” terangnya.

Baca juga: Presiden Jokowi Sarankan Ibu Tak Lahirkan Anak Setiap Tahun, BKKBN: Jaraknya Minimal 3 Tahun

Apresiasi untuk Pemprov Sulut

Sementara itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah (SUPD) III Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Budiono Subambang mengapresiasi upaya penurunan stunting yang dilakukan Pemprov Sulut.

“Apresiasi kepada Pemprov Sulut terhadap inovasi Mama Parenting untuk meningkatkan peran serta kader dalam program pencegahan dan penurunan stunting di Sulut,” ucapnya.

Menurutnya, sejak 2019-2021 angka stunting di Sulut cenderung stagnan. Lantas, faktor determinan jumlah tersebut perlu identifikasi supaya diketahui penyebab stunting dalam intervensi programnya.

Budiono juga menilai, Pemprov Sulut harus memastikan melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) untuk menurunkan angka stunting.

“Memperkuat peran TP PKK sebagai tim pendamping keluarga dan pelaksana TPPS tingkat kabupaten/kota sampai ke tingkat desa/kelurahan,” imbuhnya.

Baca juga: Tekan Stunting, Kemensos dan Tanoto Foundation Latih 14.621 Pendamping Sosial PKH

Senada dengan Budiono, Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian Perencanaan dan Pembangunan (Kementerian PPN/Bappenas) Pungkas Bahjuri Ali mengapresiasi komitmen Pemprov Sulut.

Menurutnya, prevalensi stunting telah menjadi salah satu indikator dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2021-2026.

“Kami memastikan upaya penurunan prevalensi stunting menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah yang harus ditangani dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, hingga desa,” katanya.

Pungkas juga mendorong ada estafet komitmen sampai pada tingkat kecamatan dan desa. Hal ini untuk menjamin pelaksanaan program di lapangan agar inovasi dan praktik baik dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Adapun pembicaraan tentang penurunan stunting di Sulut tersebut disampaikan dalam Webinar Series kedua Generasi Bebas Stunting yang diselenggarakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama Kemendagri dan Tanoto Foundation beberapa waktu lalu.

Baca juga: Dukung Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia, Tanoto Foundation Gelar Webinar Nasional

Webinar Series yang ketiga akan dilaksanakan kembali pada Selasa, 20 September 2022, dengan tema “Pengelolaan dan Penggunaan Data di Lapangan untuk Pengambilan Keputusan yang Efektif”.