Targetkan Stunting Turun 12 Persen pada 2026, Pemprov Sulut Fokus di 15 Kabupaten/Kota

KOMPAS.com – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut memastikan penurunan prevalensi stunting menjadi salah satu prioritas.

Pasalnya, Sulut merupakan salah satu daerah dengan tingkat prevalensi stunting yang cukup tinggi di Indonesia. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada 2018, proporsi balita stunting di Sulut mencapai 31,4 persen.

Oleh karenanya, Pemprov Sulut berkomitmen menurunkan stunting. Hal ini seusai dengan sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang meminta stunting secara nasional turun hingga 14 persen pada 2024. 

Permintaan Jokowi tersebut sejalan dengan angka penurunan stunting yang terjadi beberapa tahun lalu.

Pada 2019, penurunan stunting secara nasional terjadi signifikan hingga 25,46 persen. Berdasarkan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada 2020, penurunan stunting terjadi lagi menjadi 21,18 persen.

Sayangnya penurunan stunting secara nasional itu diikuti oleh Provinsi Sulut.

“Pada 2021 Kemenkes mengeluarkan hasil SSGI secara nasional, prevalensi stunting di Sulut menunjukkan peningkatan sebesar 0,4 persen dari 2021 sebesar 21,18 persen menjadi 21,6 persen,” kata Olly dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (12/9/2022).

Olly menyebutkan, penurunan stunting harus ditangani mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa.

Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulut 2021-2026, Pemprov Sulut menargetkan penurunan stunting hingga 12 persen pada 2026.

Komitmen tersebut mulai diimplementasikan dengan menetapkan 15 kabupaten/kota se-Sulut sebagai lokasi khusus (lokus) penurunan stunting pada 2022.

Penanganan stunting juga dilakukan berdasarkan arahan strategi nasional melalui delapan aksi konvergensi yang dinilai kinerjanya setiap tahun.

Program dan kegiatan strategis dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan dana desa dilaksanakan sesuai ketentuan dan aturan berlaku.

Selain itu, Pemprov Sulut juga menekankan kerja sama dengan lembaga, badan usaha, serta organisasi nonpemerintah lainnya. Hal ini sebagai bentuk kolaborasi dalam penanganan stunting.

“Kami menjamin seluruh balita dapat terdata, terentri, terukur 100 persen di setiap kabupaten/kota secara by name by address agar intervensi penanganan penurunan stunting tepat sasaran,” jelas Olly.

Strategi penurunan stunting pun dimulai dari perencanaan dan penganggaran, pemantauan dan pengendalian, evaluasi, serta penilaian kinerja.

Monitoring

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden, Suprayoga Hadi mengungkapkan, mekanisme monitoring dan evaluasi menjadi elemen penting dalam percepatan penurunan stunting di daerah.

Monitoring dimulai dari penguatan data sasaran prioritas penurunan stunting dan juga peningkatan kualitas dan kuantitas data entry Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat Elektronik (e-PPGBM).

Suprayoga menjelaskan, monitoring dilakukan untuk meningkatkan peran tim percepatan penurunan stunting (TPPS) desa/kelurahan, TPPS kecamatan, dan TPPS kabupaten/kota.

Terutama, kata dia, dalam memastikan perencanaan dan penganggaran menyasar desa/kelurahan prioritas, khususnya sasaran keluarga berisiko stunting.

Suprayoga juga menyebutkan, komitmen kepala daerah sangat penting dalam menentukan arah kebijakan dan alokasi anggaran. 

“Komitmen kepala daerah harus diwujudkan dalam aksi nyata dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan dapat menyasar kelompok sasaran sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara langsung kelompok sasaran,” terangnya.

Apresiasi untuk Pemprov Sulut

Sementara itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah (SUPD) III Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Budiono Subambang mengapresiasi upaya penurunan stunting yang dilakukan Pemprov Sulut.

“Apresiasi kepada Pemprov Sulut terhadap inovasi Mama Parenting untuk meningkatkan peran serta kader dalam program pencegahan dan penurunan stunting di Sulut,” ucapnya.

Menurutnya, sejak 2019-2021 angka stunting di Sulut cenderung stagnan. Lantas, faktor determinan jumlah tersebut perlu identifikasi supaya diketahui penyebab stunting dalam intervensi programnya.

Budiono juga menilai, Pemprov Sulut harus memastikan melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) untuk menurunkan angka stunting.

“Memperkuat peran TP PKK sebagai tim pendamping keluarga dan pelaksana TPPS tingkat kabupaten/kota sampai ke tingkat desa/kelurahan,” imbuhnya.

Senada dengan Budiono, Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian Perencanaan dan Pembangunan (Kementerian PPN/Bappenas) Pungkas Bahjuri Ali mengapresiasi komitmen Pemprov Sulut.

Menurutnya, prevalensi stunting telah menjadi salah satu indikator dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2021-2026.

“Kami memastikan upaya penurunan prevalensi stunting menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah yang harus ditangani dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, hingga desa,” katanya.

Pungkas juga mendorong ada estafet komitmen sampai pada tingkat kecamatan dan desa. Hal ini untuk menjamin pelaksanaan program di lapangan agar inovasi dan praktik baik dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Adapun pembicaraan tentang penurunan stunting di Sulut tersebut disampaikan dalam Webinar Series kedua Generasi Bebas Stunting yang diselenggarakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama Kemendagri dan Tanoto Foundation beberapa waktu lalu.

Webinar Series yang ketiga akan dilaksanakan kembali pada Selasa, 20 September 2022, dengan tema “Pengelolaan dan Penggunaan Data di Lapangan untuk Pengambilan Keputusan yang Efektif”.