Sementara itu, Direktur Maxim Nunukan Hariyanti Kadir, memilih mengalah dan menjalankan kesepakatan untuk menonaktifkan layanan mobil sampai ada solusi yang tidak merugikan salah satu pihak.
Langkah yang akan dilakukan, mereka akan segera mengumpulkan para driver untuk tidak melakukan pelayanan sampai perizinan dari dinas perhubungan provinsi keluar.
"Kalau kita diminta menonaktifkan fitur layanan mobilnya, semua bisa off karena seluruh fitur terkoneksi satu sama lain. Caranya ya aplikasi tetap on, tapi para driver tidak melayani permintaan konsumen," katanya.
Hariyanti juga mengaku belum terlalu paham mengenai atensi Dinas Perhubungan Nunukan, yang merekomendasikan agar Maxim meminta izin operasional ke Pemerintah Provinsi Kaltara.
Yang artinya, Maxim yang dirugikan, tapi kembali harus mulai dari awal untuk berusaha mendapat izin.
"Selama ini, Maxim Nunukan sudah mengantongi Online Single Submission (OSS) yang dikeluarkan pemerintah pusat. Tapi kita akan coba komunikasi lebih lanjut lagi, bentuk izinnya seperti apa, yang jelas kita off untuk layanan mobil. Untuk yang motor tetap jalan," tegasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.