Polemik Angkot Vs Maxim di Nunukan, Sopir Angkot: Kami Tidak Menolak Vaksin tapi Kami Menolak Maxim

Para supir meneriakkan bahwa Maxim merenggut penghasilan mereka. Bahkan eksistensi Angkot di Nunukan juga terancam.

"Nunukan ini adalah pulau kecil segenggaman. Tidak ada pembagian jalur dan semua Angkot melayani kemana pun tujuan penumpang di pulau kecil ini. Angkot ada sejarah panjang dan tidak bisa begitu saja diabaikan. Kami tegaskan kami tidak menolak vaksin, tapi kami menolak Maxim," ujar salah satu perwakilan supir Angkot Nunukan, Leo.

Para supir meminta agar Dinas Perhubungan Nunukan tidak memberikan izin untuk Maxim mobil.

Semua bermuara pada kondisi terkini, di mana penumpang sangat sulit didapat. Pendapatan para supir jauh dari kata layak.

"Kami hanya mengandalkan pendatang. Hanya memuat mereka yang datang ke Nunukan melalui kapal laut di pelabuhan. Kalau penduduk setempat sangat jarang. Semua tahu kalau satu rumah warga Nunukan pasti ada motor," lanjutnya.

Aksi kali ini, meneruskan aksi spontan para supir angkot sebelumnya di Alun-alun Nunukan, Selasa (30/8/2022) lalu.

Saat itu, puluhan angkot mogok dan diparkirkan sepanjang alun-alun. Aksi tersebut, sebagai bentuk protes keberadaan Maxim mobil.

Aksi yang digelar hari ini, bertepatan dengan jadwal mediasi sebagai tindak lanjut aksi para sopir angkot Nunukan sebelumnya.

"Kami akan terus berdemo, kami akan meminta hearing ke DPRD, melapor ke Bupati Nunukan, agar bersurat ke Provinsi untuk tidak mengeluarkan izin operasi maxim di Nunukan," kata Leo.

Kepala Dinas Perhubungan, Abdul Halid mengatakan, mediasi yang menghadirkan Organda, pihak Maxim Nunukan dan Satlantas Polres Nunukan ini akhirnya mengeluarkan keputusan untuk menon aktifkan sementara Maxim mobil.

"Kami sudah sepakat untuk sementara menghentikan layanan Maxim roda empat mengingat gejolak yang terjadi," katanya.

Kebijakan ini juga didasari pihak Maxim Nunukan yang belum mendapatkan izin trayek regional Nunukan.

Dinas Perhubungan Nunukan, meminta agar perusahaan transportasi asal Rusia ini terlebih dahulu melengkapi izin operasi ke Pemerintah Provinsi Kaltara.

"Selama perizinan itu belum didapat, kami harap layanan roda empat maxim off dulu," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Maxim Nunukan Hariyanti Kadir, memilih mengalah dan menjalankan kesepakatan untuk menonaktifkan layanan mobil sampai ada solusi yang tidak merugikan salah satu pihak.

Langkah yang akan dilakukan, mereka akan segera mengumpulkan para driver untuk tidak melakukan pelayanan sampai perizinan dari dinas perhubungan provinsi keluar.

"Kalau kita diminta menonaktifkan fitur layanan mobilnya, semua bisa off karena seluruh fitur terkoneksi satu sama lain. Caranya ya aplikasi tetap on, tapi para driver tidak melayani permintaan konsumen," katanya.

Hariyanti juga mengaku belum terlalu paham mengenai atensi Dinas Perhubungan Nunukan, yang merekomendasikan agar Maxim meminta izin operasional ke Pemerintah Provinsi Kaltara.

Yang artinya, Maxim yang dirugikan, tapi kembali harus mulai dari awal untuk berusaha mendapat izin.

"Selama ini, Maxim Nunukan sudah mengantongi Online Single Submission (OSS) yang dikeluarkan pemerintah pusat. Tapi kita akan coba komunikasi lebih lanjut lagi, bentuk izinnya seperti apa, yang jelas kita off untuk layanan mobil. Untuk yang motor tetap jalan," tegasnya.