Pemkab TTS Catat Penurunan Angka Stunting dari 37,8 Persen Menjadi 29,8 Persen

Permudah penyelesaian masalah

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laikodat mengatakan, kerja kolaboratif seperti ini akan mempermudah dalam menyelesaikan permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten TTS.

Keberhasilan program ini, lanjut Viktor, terletak pada strategi pendekatan holistik yang memperhatikan optimalisasi dukungan dari para stakeholder di sepanjang rantai nilai produksi pertanian hortikultura.

"Sementara, tujuan dari pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) ini menganut prinsip tidak boleh meninggalkan anggota masyarakat yang paling susah atau kaum terpinggirkan dalam penyelenggaran pembangunan," kata Viktor.

Baca juga: Penanganan Stunting Surabaya Terbaik di Jatim, Ini Target Eri Cahyadi

Viktor menyebut, kerja sama ini juga berupaya untuk mencapai TPB yang dilaksanakan secara kolaboratif dan melibatkan aktor pembangunan dari pemerintah maupun dari non-pemerintah, termasuk pihak swasta.

Viktor berharap, nantinya program kerjasama seperti ini bisa direplikasi oleh kabupaten-kabupaten lain khususnya di daratan Timor, Rote Ndao dan Sabu Raijua, sehingga akselerasi penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem dapat tercapai sesuai target.

Angka stunting tertinggi

Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan, angka prevalensi stunting di Kabupaten TTS, menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, mencapai 48,3 persen, tertinggi di NTT.

Prevalensi stunting 48,3 persen di Kabupaten TTS jika dinarasikan kurang lebih bermakna ada 48 balita stunting di antara 100 balita yang ada di Timor Tengah Selatan.

Secara nasional, Kabupaten TTS menduduki pemuncak nomor satu untuk prevalensi balita stunting di antara 246 kabupaten dan kota di 12 provinsi prioritas.

Bahkan, standar Badan Kesehatan Dunia atau WHO hanya menoleransi angka prevalensi stunting di kisaran 20 persen. Artinya, prevalensi stunting di TTS melebihi dua kali standar dari WHO.