Pemkab TTS Catat Penurunan Angka Stunting dari 37,8 Persen Menjadi 29,8 Persen

KUPANG, KOMPAS.com - Angka stunting atau kondisi gagal tumbuh anak di bawah 5 tahun di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT), menurun drastis. Hal ini seperti yang disampaikan Bupati TTS Egusem Pieter Tahun.

Sebelumnya, menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, prevalensi stunting di Kabupaten TTS tertinggi di NTT, bahkan di Indonesia.

Egusem mengatakan, angka stunting di daerahnya turun dari 37,8 persen menjadi 29,8 persen.

Menurut Egusem, ada sejumlah strategi yang dilakukan untuk menurunkan angka stunting. Di antaranya yakni mengadakan kegiatan Forum Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi NTT untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

Dia menyebut, pola kerja kolaboratif ini sangat strategis untuk mencapai hasil yang diharapkan karena pendekatan yang digunakan adalah komprehensif.

"Yang kita lakukan ini yakni kerja kolaboratif dan tidak mengandalkan uang dari pemerintah," ungkap Egusem kepada Kompas.com, Kamis (1/9/2022).

Pemerintah Kabupaten TTS, kata Egusem, baru saja menandatangi kesepakatan implementasi kerja sama multi pihak dalam bidang pertanian berkelanjutan bersama Yayasan Krisna Galensya dengan dukungan pihak Kementerian Kerjasama Pembangunan dan Ekonomi Pemerintah Jerman (BMZ) melalui proyek SDGs SSTC yang dijalankan oleh German International Cooperation (GIZ).

Egusem yakin, program kerja sama multi pihak itu ikut berkontribusi dalam penurunan angka stunting. Begitu juga dengan angka kemiskinan ekstrem di wilayah itu yang semula 27,87 persen menjadi 26,26 persen.

Egusem berharap, adanya kerja sama dengan sejumlah pihak bisa ikut membantu pembangunan di TTS dan terus menekan angka stunting dan kemiskinan ekstrem.

Keberhasilan program ini, lanjut Viktor, terletak pada strategi pendekatan holistik yang memperhatikan optimalisasi dukungan dari para stakeholder di sepanjang rantai nilai produksi pertanian hortikultura.

"Sementara, tujuan dari pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) ini menganut prinsip tidak boleh meninggalkan anggota masyarakat yang paling susah atau kaum terpinggirkan dalam penyelenggaran pembangunan," kata Viktor.

Viktor menyebut, kerja sama ini juga berupaya untuk mencapai TPB yang dilaksanakan secara kolaboratif dan melibatkan aktor pembangunan dari pemerintah maupun dari non-pemerintah, termasuk pihak swasta.

Viktor berharap, nantinya program kerjasama seperti ini bisa direplikasi oleh kabupaten-kabupaten lain khususnya di daratan Timor, Rote Ndao dan Sabu Raijua, sehingga akselerasi penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem dapat tercapai sesuai target.

Prevalensi stunting 48,3 persen di Kabupaten TTS jika dinarasikan kurang lebih bermakna ada 48 balita stunting di antara 100 balita yang ada di Timor Tengah Selatan.

Secara nasional, Kabupaten TTS menduduki pemuncak nomor satu untuk prevalensi balita stunting di antara 246 kabupaten dan kota di 12 provinsi prioritas.

Bahkan, standar Badan Kesehatan Dunia atau WHO hanya menoleransi angka prevalensi stunting di kisaran 20 persen. Artinya, prevalensi stunting di TTS melebihi dua kali standar dari WHO.