Kasus Kurang Gizi di Kota Bandung Masih Tinggi, Kadis PPKB: Bukan Hanya Ibu yang Harus Tahu Soal Stunting

KOMPAS.com - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Bandung, Kenny Dewi Kaniasari, membenarkan masih adanya kasus stunting di wilayah Kota Bandung.

Akan tetapi, menurut Kenny, jumlah kasus balita stunting di Kota Bandung mengalami penurunan, dari 8,93 persen pada tahun 2020 menjadi 7,59 persen dari sekira 125 ribu balita pada tahun 2021.

"Kalau prevelensi stunting di Kota Bandung pada tahun 2021 itu 26,4 persen. Untuk data tahun 2022 kita sedang proses," kata Kenny kepada Kompas.com, Senin (15/8/2022).

Kenny mengatakan, pola asuh dan pola perilaku masyarakat menjadi salah satu penyebab adanya kasus stunting di Kota Bandung.

Baca juga: Capai 26,4 Persen, Ini Penyebab Kasus Stunting di Kota Bandung Masih Tinggi

"Sebagai contoh, warga Bandung terutama kaum perempuan kan banyak yang berkarier, mungkin pada saat bekerja, mereka menitipkan anak-anaknya kepada ART yang tidak mengerti tentang gizi. Itu (stunting) bisa terjadi," ujar Kenny.

"Semua harus tahu (persoalan stunting), tidak hanya kaum perempuannya saja, tapi semua anggota keluarga harus tahu tentang stunting, tidak hanya ibunya saja," tegasnya.

Kenny menjelaskan, tidak ada kendala berarti yang berpengaruh terhadap kinerja DPPKB serta jajarannya dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kota Bandung.

"Kalau kendala kita sebut sebagai tantangan yang harus kita cari solusinya," ucap Kenny.

Kenny menargetkan, tidak ada kasus gizi buruk atau zero stunting di Kota Bandung terutama menjelang program Indonesia Emas pada tahun 2045.

Baca juga: Garut Berstatus Merah, Daerah dengan Angka Stunting Tertinggi di Jabar

"Prevalensi tahun 2023 itu harus turun menjadi 19 persen dari 26,4 persen, hingga akhirnya terus turun menjadi zero stunting," jelasnya.

Oleh sebab itu, Kenny menambahkan, DPPKB bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) menyiapkan langkah-langkah antisipatif, seperti penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat terkait persoalan gizi.

Kenny menyampaikan, sejumlah pihak telah bergabung dalam TPPS di Kota Bandung, antara lain DPPKB, Bapelitbang, Dinkes, DP3A, Kesra, PKK, akademisi, komunitas, dan pihak swasta.

Pasalnya, menurut Kenny, persoalan stunting merupakan tanggung jawab semua elemen masyarakat, bukan hanya pemkot saja.

"Oleh karena itu, kita terus mengedukasi masyarakat dan juga mendorong adanya inovasi-inovasi dalam percepatan penurunan stunting di Kota Bandung," ujarnya.

Baca juga: Ajak ASN Jadi Orang Tua Asuh Anak Stunting, Pj Wali Kota Ambon: Mari Dimulai dari Kita

Kenny mengaku, pihaknya juga akan melakukan audit stunting untuk mengetahui penyebab stunting dari faktor sensitif dan spesifik agar intervensi TPPS lebih tepat dan efektif.