Pemkot Solo Libatkan Kader PKK Jadi Ujung Tombak Atasi Penurunan Stunting

SOLO, KOMPAS.com - Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dilibatkan ikut serta menurunkan stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak balita di Solo, Jawa Tengah.

Meski angka stunting di Solo masih di bawah nasional yakni 1,8 persen bayi, keterlibatan kader PKK menjadi penting guna mewujudkan nol kasus stunting pada 2024.

"Kita tidak melihat presentase. Artinya kita masih punya ada sekian anak yang mengalami stunting. PR kita adalah bagaimana ke depan tidak ada lagi kasus-kasus stunting baru," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Solo, Purwanti kepada Kompas.com di Solo, Jawa Tengah, Rabu (3/8/2022).

Baca juga: Mengapa ASI Penting Untuk Mencegah Stunting?

Purwanti mengatakan, kader PKK menjadi ujung tombak di wilayah sebagai tangan panjang pemerintah.

Mereka lebih mengetahui situasi dan kondisi masyarakat di wilayahnya masing-masing sehingga peran mereka sangat vital dalam rangka menurunkan stunting.

"Mereka mendampingi keluarga-keluarga berisiko stunting. Mereka melakukan kunjungan door to door kemudian melakulan identifikasi terkait keluarga-keluarga itu," ungkap Purwanti.

Para kader ini, lanjutnya bertugas melakukan skrining mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu yang mempunyai bayi bawah dua tahun, dan ibu habis melahirkan.

"Dilihat dari status kesehatannya apakah dia kalau calon pengantin dilihat dari indeks masa tubuhnya itu sudah memenuhi apa belum? Dilihat dari HB-nya apakah memenuhi apa belum? Kalau belum fungsi kader ini menjembatani dengan edukasi dan pelayanan kesehatan," terang dia.

"Ibu hamil juga demikian lingkar lengan kurang dari 23,5, sudah dapat PMT apa belum? Nanti (kader) menjembatani untuk memberikan makanan tambahan, tablet tambah darah kalau HB-nya kurang," sambungnya.

Dikatakannya kader PKK ini sudah memiliki data keluarga berisiko stunting di wilayahnya masing-masing. Masilnya calon pengantin, kata Purwanti bisa didapatkan dari data kelurahan atau Kementerian Agama.

Pihaknya telah bekerja sama dengan Kementerian Agama atau kelurahan apabila ada warga yang ingin menikah agar diberitahukan kepada kader untuk melakukan kunjungan rumah calon pengantin.

"Data setiap tahun kita ada sekitar 5.000 orang di Solo yang menikah. Jadi calon pengantin ini mereka kita dampingi terus minimal selama 90 hari," kata Purwanti.

Baca juga: Atasi Stunting dengan BLT Desa, Kemenkeu: Semoga Enggak Dibelikan Rokok