25.000 KK di Purworejo Belum Miliki Jamban

PURWOREJO, KOMPAS.com - Sebanyak 211 desa di Kabupaten Purworejo teridentifikasi belum sepenuhnya menjalankan Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS).

Tak hanya itu sekitar 25.000 kepala keluarga (KK) juga belum memiliki jamban.

Kabid Pelayanan Kesehatan dan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo dr Budi Susanti, menyebut Kabupaten Purworejo masuk dalam rangking 3 terbawah se-Jawa Tengah yang belum ODF.

Hal inikarena masih banyak keluarga yang belum memiliki akses jamban.

“Ada sekitar 25.000 sekian KK yang belum akses jamban itu. Lalu ada sekitar 211 desa di Kabupaten Purworejo yang belum ODF, kecamatan juga belum ODF, maka Kabupaten Purworejo tidak bisa maju menjadi menilaikan menjadi kota sehat kalau belum deklarasi kabupaten ODF," sebutnya saat kegiatan sosialisasi Percepatan ODF di Pendopo Kabupaten Purworejo, Rabu (27/7/2022).

Baca juga: Cegah PMK Meluas, Dinas Peternakan Purworejo Vaksinasi Hewan Ternak Door to Door

Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo pun mengajak kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan kepala desa, untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar  hidup sehat dan tidak buang air sembarangan.

Menurutnya, baru satu kecamatan yang mulai sedikit lagi menjadi kecamatan ODF, yakni Kecamatan Purwodadi. Di kecamatan itu tinggal satu desa yang masih terdapat lima KK yang belum ODF.

"Ini harapanya nanti Kecamatan Purwodadi bisa menjadi contoh bagi kecamatan lain yang telah menjadi kecamatan ODF," katanya.

Diungkapkan, ada sejumlah hal yang menjadikan Kabupaten Purworejo belum dapat mewujudkan kota sehat atau kabupaten ODF.

Di antaranya belum adanya akses bagi masyarakat miskin, belum punya jamban sendiri, dan septic tank. Selain itu masih ada masyarakat yang buang air besar sembangaran seperti di sungai, kebun, dan lain sebagainya.

"Perilakunya masyarakat yang belum mencerminkan stop buang air besar sembarangan, Harapannya kita bisa pelan-pelan mengubah perilaku sehingga masyarakat bisa membuat septic tank" ungkapnya.

Kepada masyarakat, Dinkes terus mengajak kerja sama dalam upaya percepatan ODF dan akses jamban sehat.

"Masyarakatnya yang sudah mampu membangun jamban ya dipakai dan dimanfaatkan dan tidak memakai kolam sebagai sepitengnya," katanya.

Ia mengatakan bagi yang belum mampu membuat jamban, pemerintah akan hadir. Salah satunya dengan DAK fisik dari DPUPR, Program WC komunal, dan bantuan gubernur.

"Lalu dari pejabat instansi dan kita bersama- sama sinergi untuk percepatan ODF," tandasnya.

Kabupaten Purworejo menargetkan dapat mewujudkan predikat kota sehat pada tahun 2023. Untuk menuju itu, Dinas Kesehatan Purworejo akan merangkul OPD, Baznas, TNI/Polri, perguruan tinggi, dan media untuk bersama- sama sinergi menyosialisasikan ke masyarakat.

"Sehingga impian sinergi ini kita bisa kolaborasi dan mengevaluasi. Harapannya setelah mengevaluasi itu, setiap kepala desa bisa menganggarkan bagi masyarakat yang tidak mampu. Selain itu dengan upaya CSR dan Baznas sebagai bentuk dukungan untuk percepatan ODF di Kabupaten Purworejo," bebernya.