Akan Dihapus, Guru Honorer di Flores Timur: Kami Sudah Mengabdi Lama

LARANTUKA, KOMPAS.com - Sejumlah guru honorer di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), menyampaikan curahan hatinya menyusul kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menghapus tenaga honorer pada November 2023.

Marselinus Witak, guru honorer asal Kecamatan Adonara Timur, menilai, kebijakan tersebut meresahkan kalangan guru.

Sebab, lanjut dia, selain tanpa sosialisasi, wacana penghapusan tenaga honorer telah membuat semangat mereka menurun.

Baca juga: 17.000 Pegawai Honorer Banten Akan Mogok Kerja, Pj Gubernur Minta Bersabar

"Mendengar informasi ini, semangat kerja sepertinya hilang. Kami bukan baru satu dua tahun mengajar. Kami ini sudah mengabdi lama. Lalu apakah kemudian aturan itu langsung berhentikan kami. Tolong kami Pak," ujar Mitak saat dihubungi, Rabu (27/7/2022).

Guru honorer lainnya, Diana Deran Ola, mengungkapkan hal serupa.

Diana mengaku, pertama kali mendengar informasi penghapusan guru honorer saat kegiatan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Flores Timur untuk menjaring aspirasi guru honor, pada Minggu (24/7 /2022) sore.

Baca juga: Meski Dilarang, Pemkot Lhokseumawe Tetap Anggarkan Rp 10 Miliar untuk Gaji Honorer 2023

"Kami hampir-hampir mau stroke, Pak, saat mendengar kabar itu," katanya.

Diana meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut. Apalagi, mereka sudah lama mengabdi.

"Saya dulu guru dengan ijazah SMA lalu berjuang sekuat tenaga menjadi sarjana. Kemudian tiba-tiba kami diberhentikan, ini sangat tidak manusiawi Pak," katanya.

Guru honorer di SMPN 1 Wulanggitang, Emanuel Tupen Bara menuturkan, rencana penghapusan tenaga honorer sedang ramai dibicarakan di setiap sekolah.

Bahkan, beberapa guru mulai cemas akan kehilangan pekerjaan.

"Bukan kabar seperti ini (pemberhentian) yang kami harapkan. Pemerintah mesti batalkan," cetusnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Ketua PGRI Flores Timur, Maksimus Masan Kian, berjanji akan menyampaikan aspirasi para guru honorer di kabupaten itu ke pemerintah pusat.

Apalagi, jumlah guru honorer di wilayah itu lebih banyak dari guru dengan status aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Di sisi lain, kata dia, para guru honorer ini selalu setia mengabdi meski ditempatkan di daerah pelosok.

"Saya yakin pemerintah tentu mendengar setiap jerit tangis warganya. Tidak ada sebuah bangsa melahirkan sebuah keputusan yang membuat warganya meneteskan air mata. Regulasi diatur oleh manusia," ujarnya.