Tak Kunjung Ada Kabar Baik, 17.000 Honorer Banten Akan Turun ke Jalan dan Mogok Massal

SERANG, KOMPAS.com - Pegawai honorer di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan turun ke jalan hingga mogok kerja massal. Aksi itu dilakukan sebagai bentuk kekecewaan kepada Pemprov Banten yang tidak serius memperjuangkan nasibnya.

Diketahui, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah menerbitkan edaran khusus terkait akan dilakukan penghapusan pegawai honorer pada 28 November 2023 mendatang.

"Kami akan turun ke jalan karena kami kecewa dengan Pemprov paska pertemuan dua bulan yang lalu dengan Pj Gubernur Banten (Al Muktabar) dan stackholder lainnya, sampai detik ini tidak ada kabar terbaik yang kami harapkan," kata Ketua Forum Pegawai Non PNS Banten (FPNPB) Taufik Hidayat kepada Kompas.com, Selasa (26/7/2022).

Baca juga: 2.400 Honorer Bintan Sedang Dievaluasi, 10 Orang Diberhentikan

Dikatakan Taufik, kabar baik yang ditunggu 17.000 orang pegawai honorer yakni tiga kesepakatan yang semestinya ditindaklanjuti dan diperjuangkan oleh Pemprov Banten.

Adapun tiga kesepakatan itu yakni mengenai kenaikan upah, didaftarkan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, dan kejelasan nasib pengangkatan dengan rencana penghapusan tenaga honorer di November 2023.

"Termasuk formasi PPPK dan CPNS yang di usulkan oleh pemprov sangat mengecewakan. Dari total usulan untuk formasi guru sangat memdominasi, sedangkan untuk non guru hanya 214 dan itupun dibagi-bagi oleh tenaga kesehatan dan yang lainnya," ujar Taufik.

Padahal, lanjut Taufik, jumlah tenaga non guru atau adminstrasi ada 7.557 orang yang perlu diperjuangkan. Namun, Pemprov tidak mengusulkan kuota lebih banyak.

"Non guru dianggap engga terlalu penting. Hanya diberi kuota 74 orang, sedangman waktu penghpusan honorer terus berjalan sampai November tahun depan," kata dia.

Untuk aksi turun ke jalan, Taufik dan kawan-kawan menyatakan akan melakukannya dalam waktu dekat ini.

"Secepatnya turun ke jalan, mogok kerja. Yang jelas dalam waktu dekat ini," tandas Taufik.

Baca juga: Lakukan Pemetaan, Pemda DIY Harap Tenaga Honorer Diprioritaskan Jadi PPPK

Sebelumnya, pada 13 Juni 2022 lalu honorer yang tergabung Forum Pegawai Non PNS Banten (FPNPB) juga berencana melakukan aksi unjuk rasa.

Namun, aksinya dibatalkan karena adanya niat Pemprov Banten untuk memperjuangkan nasib honorer.

Pada Jumat (10/6/2022), perwakilan honorer dengan Pj Gubernur Banten Al Muktabar telah bertemu untuk berdiskusi dan berdialog mencari solusi terbaik