Diduga Kabur ke Papua Nugini, Bupati Mamberamo Tengah Masuk DPO KPK

JAYAPURA, KOMPAS.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasukan tersangka kasus suap dan gratifikasi proyek pembangunan di Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP) dalam daftar pencarian orang (DPO).

Hal ini dilakukan setelah RHP yang merupakan Bupati Mamberamo Tengah, tidak diketahui keberadaannya ketika akan dijemput paksa.

"Iya betul (RHP dijadikan DPO)," ujar Direskrimum Polda Papua Kombes Faizal Ramadhani, melalui pesan singkat, Minggu (17/7/2022).

Baca juga: 3 Polisi Ditahan Propam Polda Papua Terkait Kasus Dugaan Korupsi Bupati Mamberamo Tengah

Sebelum dijadikan DPO, sambung Faizal, KPK juga sudah mengeluarkan surat pencekalan terhadap RHP agar yang bersangkutan tidak kabur ke luar negeri.

"Kalau dicekal sudah, datanya sudah masuk di semua kantor imigrasi," kata dia.

Sebelumnya, sejak 6 Juni 2022 KPK memulai proses hukum dugaan kasus suap dan gratifikasi proyek pembangunan di Mamberamo Tengah.

KPK kemudian meminta bantuan Polda Papua untuk mencari Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak untuk diperiksa karena yang bersangkutan mangkir dari dua kali panggilan yang telah dikeluarkan KPK.

"Iya kami diminta mencari RHP sebagai tersangka," kata Faizal di Jayapura, Jumat (15/7/2022).

Baca juga: Dugaan Korupsi Gratifikasi Bupati Mamberamo Tengah, Sempat Tutup Kobakma hingga Kabur ke Papua Nugini

Hanya saja, setelah sempat terlihat di Jayapura pada Rabu siang, RHP kemudian menghilang.

Faizal menyebut proses pencarian RHP dilakukan hampir di seluruh penjuru Jayapura.

Akhirnya, diketahui bahwa pada Kamis (14/7/2022) pagi, RHP terlihat di Pasar Skouw yang merupakan kawasan perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini, sehingga kuat dugaan RHP saat ini sudah melarikan diri ke negara tersebut.

"Terakhir kita dapatkan informasi dia diantar di Pasar Skouw, Kamis (14/7/2022) pagi. Kita masih upayakan, kita sebarkan jaringan kontak-kontak kita di sebelah," ungkap Faizal.