SERANG, KOMPAS.com- Jaksa penuntut umum (JPU) meminta majelis hakim memberikan hukuman 1,5 tahun penjara kepada empat terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan 1.800 unit komputer untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2018.
Keempat terdakwa adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten Engkos Kosasih Samanhudi, Sekretaris Disdikbud Banten Ardius Prihantono.
Kemudian, terdakwa Ucu Supriatna selaku Komisaris PT Cahaya Akbar Mediateknologi (CAM), dan Presiden Direktur PT Astragraphia Xprins Indonesia (AXI) Sahat Manahan Sihombing.
Baca juga: Dugaan Korupsi Pengadaan Komputer UNBK Rp 8,9 Miliar, PT AXI Kembalikan Uang Kerugian Negara
Hukuman itu diminta JPU dari Kejati Banten pada sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Serang. Kamis (14/7/2022) malam.
JPU Subardi saat membacakan berkas tuntutan empat terdakwa secara bergantian itu menilai, keempatnya bersalah melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1990 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Engkos Kosasih Samanhudi berupa pidana penjara selama satu tahun enam bulan, dan membayar denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan," kata Subardi dihadapan majelis hakim yang diketuai Slamet Widodo.
Sementara ketiga terdakwa lainnya Ardius Prihantono, Ucu Supriatna, dan Sahat Manahan Sihombing dituntut sama dengan terdakwa Engkos Kosasih yakni 1,5 tahun penjara dengan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan penjara.
Baca juga: Kejati Temukan Dugaan Korupsi Pengadaan Komputer UNBK SMA dan SMK di Banten
Tuntutan jaksa lainnya kepada terdakwa Sahat Manahan Sihombing untuk membayar uang pengganti terhadap kerugian negara senilai Rp8,9 miliar. Uang pengganti itu telah dibayarkan untuk dikembalikan kepada negara.
Sebelum memberikan hukuman, JPU mempertimbangkan hal yang memberatkan.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.