Sulit Dapat BBM Subsidi, Nelayan di Lombok Lapor Ombudsman

MATARAM, KOMPAS.com- Sebanyak 2.000 nelayan di Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengaku sulit mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk operasional aktivitas nelayan, selama kurang lebih dua tahun.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Lombok Timur Dedi Sopian pada Ombudsman Perwakilan NTB.

Baca juga: 11.616 Kasus PMK di Lombok Barat, 7.702 di Antaranya Sembuh

Mereka menduga ada maladministrasi di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP).

"Kami menyampaikan beberapa hal yang menjadi persoalan kami di masyarakat nelayan, selama masuk tahun kedua, KNTI melakukan pendataan menginput data berdasarkan kerja sama Kementerian Kelautan dan Perikanan," kata Dedi ditemui di Kantor Ombudsman, Selasa (12/7/2022).

Dedi menjelaskan bahwa selama dua tahun tersebut, hingga saat ini para nelayan masih banyak yang belum mendapatkan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) sebagai akses mendapatkan BBM Subsidi.

Baca juga: 2 Pemuda Tewas Jadi Korban Tabrak Lari Truk Tronton di Lombok Barat, Polisi Buru Pelaku

"Karena kami di KNTI sendiri, karena kebutuhan nelayan untuk kartu KUSUKA ini banyak sekali, terutama fungsinya untuk mengakses BBM bersubsidi salah satu untuk mendapatkan rekomendasi BBM bersubsidi adalah kartu KUSUKA," kata dia.

Baca juga: Oknum Guru Ngaji di Lombok Timur Cabuli Muridnya, Terungkap Setelah Korban Tak Berani Mengaji