Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diundang Rakor Pemunduran Pemilu oleh Kemenko Polhukam, Ini Klarifikasi Ketua KPU Balikpapan

Kompas.com - 19/03/2022, 11:22 WIB
Ahmad Riyadi,
Robertus Belarminus

Tim Redaksi

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan Noor Thoha telah berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI terkait surat undangan untuk menghadiri rakor pembahasan penundaan pemilu tahun 2024.

Noor Thoha mengatakan tidak mendapat izin untuk hadir menjadi pemateri dalam kegiatan tersebut.

Noor Thoha membenarkan adanya undangan tersebut yang ditujukan kepada Ketua KPU Balikpapan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Balikpapan, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Balikpapan.

Dalam surat tersebut dirinya diminta menjadi pemateri untuk membahas teknis dan prosedur pelaksanaan pemilu.

Baca juga: Beredar Surat Undangan Rakor Pemunduran Pemilu, Ini Kata Mahfud MD

"Desainnya itu saya menjelaskan lembaga teknis penyelenggaraan. Nanti Bawaslu menjelaskan tentang teknis pengawasan, Kesbangpol tentang isu pejabat, wali kota, gubernur yang kosong itu," kata Noor Thoha, saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (19/3/2022).

Setelah menerima surat tersebut, pihaknya langsung berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI.

Namun, KPU RI meminta untuk tidak menghadiri rakor tersebut jika membahas soal penundaan pemilu.

Hal ini dinilai sangat sensitif serta menghindari opini miring dari masyarakat jika KPU menghadiri kegiatan itu.

"Nah, arahannya dari pimpinan, kalau temanya masih isu kemunduran Pemilu, disarankan KPU Balikpapan untuk tidak hadir. Sikap KPU Kota Balikpapan secara hirarki KPU Balikpapan di bawah Provinsi Kalimantan Timur, otomatis kami taat kepada pimpinan," ujar dia.

Noor Thoha juga sempat menanyakan kepada narahubung di dalam surat undangan itu terkait tema rakor tersebut.

Narahubung berinisial S disebut mengatakan akan mengganti tema dari rakor tersebut agar menepis anggapan pemerintah akan melakukan penundaan pemilu 2024.

"Nah, beliau menjawab temanya akan diubah, jadi bukan itu. Temanya itu pemerintah tetap mendukung pemilu tahun 2024. Jadi menepis anggapan bahwa pemerintah membahas isu kemunduran itu (pemilu). Tapi, itu kan sebatas lisan, tidak by surat. Kami menunggu perkembangan satu sampai dua hari ini," ungkap dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com